Rabu, 17 September 2014 | 04:29:48
Home / Nasional / Politik / Yusril: Peraturan KPU Langgar UU Pemilu

Minggu, 21 April 2013 , 09:27:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Forum DPRD se-Indonesia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut isi Pasal 19 huruf I poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Koordinator Tim Advokasi Forum DPRD se-Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Peraturan KPU tersebut telah melanggar ketentuan di dalam UU Pemilu. Untuk itu dirinya akan mengajukan keberatan itu kepada KPU. "Peraturan bertentangan dengan undang-undang Pemilu," kata Yusril yang bertindak sebagai Ketua Tim Advokasi Forum DPRD se-Indonesia.

KPU dinilai Yusril juga telah melampaui tugasnya dengan menerbitkan PKPU No.13 Tahun 2013 mengenai pencalonan anggota legislatif (Pencalegan) khususnya Pasal 19 I (2) tersebut. KPU juga tidak memiliki wewenang untuk meminta anggota DPRD agar mundur dari jabatannya jika ingin kembali maju dalam pemilu legistalif.

"Tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu begitu sudah terpilih tugas KPU selesai. Mau PAW berhenti atau selesai itu wewenang partai," cetusnya.

Jika peraturan tersebut tak segera dirubah, Yusril mengancam akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Meski demikian Pakar Hukum Tata Negara ini masih akan memberi tenggang waktu kepada KPU."Kita kasih waktu awal minggu kalau tidak ada reaksi kami akan ajukan uji metril ke MK," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pasal 19 huruf i poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif menyatakan, "Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5)." (ydh)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 23.07.2013,
        21:41
        yohanis kaliele
        saya sangat sependapat dgn gagasan pak yusril.dan menurut saya jgn menjadikan aturan tupang tindih di NKRI ttp jga kpu hrs mengacu pd uu pemilu.
      2. 23.07.2013,
        21:41
        yohanis kaliele
        saya sangat sependapat dgn gagasan pak yusril.dan menurut saya jgn menjadikan aturan tupang tindih di NKRI ttp jga kpu hrs mengacu pd uu pemilu.
      3. 23.05.2013,
        13:10
        sumantri
        KPU menunggu !!!