Senin, 22 Desember 2014 | 06:13:37
Home / Berita Daerah / Jambi / Kwitansi Rumah Makan Dipalsukan Oknum PNS

Kamis, 25 April 2013 , 10:50:00

BERITA TERKAIT

JAMBI--Dugaan korupsi SPj fiktif Bagian Umum, Setda Kerinci, Jambi, terungkap lagi dalam persidangan mendengarkan keterangan saksi, Rabu (24/4). Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi untuk terdakwa Zulfikar dan Tuti Mulyani, Terungkap dalam persidangan, terjadi dugaan mark up biaya makan dan minum.
 
Suhardi, pemilik rumah makan Upit, menerangkan, tahun 2009 pernah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp 1 miliar. “Namun mark up nilai kwitansi dalam kasus dugaan korupsi APBD Kerinci tahun 2009 senilai Rp 1,7 miliar tersebut bukan di rumah makan saya,” tegasnya.

Saksi menjelaskan, pihak rumah makan tidak pernah memberikan stempel dan kwitansi pembayaran utang pada pemkab. Dari bukti kwitansi, tercatat sekitar seratus kwitansi lengkap dibubuhi stempel dan tanda tangan. Suhardi pun dia tidak tahu siapa yang membuat kwitansi fiktif tersebut. "Stempel dan tanda tangan bukan dari kami," tegas saksi kepada majelis hakim yang diketuai Suprabowo.

keterangan saksi lain, Harpan Putra, pemilik Toko Buku Citra, juga mengaku tidak pernah kerjasama dengan Pemkab Kerinci. Harpan diperiksa terkait faktur pembelian alat tulis dan kantor. Pembelian yang dilakukan di tokonya dilakukan dengan sistem cash and carry. “Saya sendiri terkejut ketika mengetahui ada faktur fiktif senilai Rp 198 juta, dan stempel yang dipalsukan,” ungkapnya.

Dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 di Setda Kabupaten Kerinci ini menjadikan dua pegawai negeri sipil (PNS) sebagai terdakwa. Mereka diduga membuat surat pertanggungjawaban (SP) fiktif pada pengeluaran bagian umum sekretariat daerah. SPJ fiktif ini digunakan untuk makan dan minum, surat pembayaran perjalanan dinas (SPPD), sewa gedung dan pembayaran majalah.

Atas perubuatan itu, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ira)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
 
        1. 07.04.2014,
          11:49
          stunning service
          QS3mRh Great, thanks for sharing this blog article. Want more. From mobile