Kamis, 31 Juli 2014 | 04:16:14
Home / Nasional / Humaniora / DPR Kompak Sepakati Perpanjang Pensiun PNS

Minggu, 05 Mei 2013 , 04:20:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN) antara pemerintah dengan panitia kerja (panja) Komisi II (bidang pemerintahan) DPR masih alot. Namun ada sejumlah pasal yang telah menemui titik terang. Di antaranya adalah urusan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) PNS.

Anggota Komisi II yang juga unsur panja, Imam Malik Haramain mengatakan, kesepakatan tentang perpanjangan BUP PNS merupakan perkembangan penting. "Saya tegaskan di internal panja sudah kompak mendukung perpanjangan usia pensiun itu. Termasuk juga di internal pemerintah," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Politisi asal Probolinggo, Jawa Timur itu lantas menerangkan perubahan BUP PNS yang nantinya akan diatur dalam UU ASN. Untuk PNS kategori struktural, BUP dinaikkan dari saat ini 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan BUP PNS kategori fungsional, naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun.

"Tentu perubahan batas usia pensiun ini berpengaruh pada keuangan negara. Tetapi itu adalah konsekuensi yang harus dijalankan," katanya.

Selain konsekuensi pembengkakan anggaran belanja gaji pegawai, peningkatan BUP PNS itu juga membuat seleksi CPNS baru tidak serapat saat ini. Seperti diketahui, saat ini hampir setiap tahun selalu ada rekrutmen CPNS baru dimana ongkosnya juga sangat mahal.

Malik lantas mengatakan, sejumlah pembahasan butir-butir RUU ASN yang masih alot. Di antaranya adalah pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). "Pembentukan KASN ini masih mendapat pertentangan dari pemerintah, karena dikhawatirkan terjadi overlapping fungsi," tandasnya.

Seperti diketahui, urusan pembindaan dan penerimaan PNS selama ini sudah ditangani keroyokan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).Pembehasan pasal lain yang belum beres terkait kebijakan pembinaan PNS, khususnya di pemerintah daerah (pemda).

Selama ini kepala daerah yang sejatinya jabatan politis, diberi wewenang membina PNS di lingkungannya. "Akibatnya pembinaan PNS kental dipolitisasi," tutur Malik.

Muncul pula masukan bahwa kebijakan pembinaan PNS dipasrahkan saja ke sekretaris daerah (sekda) selaku pejabat PNS tertinggi di pemda. "Kalau kami di Fraksi PKB mendukung pembina PNS itu sekda saja. Alasannya itu tadi, menghindari politisasi PNS," tutur Malik. (wan)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 28.01.2014,
        09:53
        Kiki
        Tidak usah di perpanjang...kasih pesangon beres urusannya ! From mobile
      2. 23.12.2013,
        13:12
        Dewamurda
        Para Wakil yth . Kesenjangan PNS terlalu jauh dari tingkat pendapatan ada yg dapat remunerasi ada berupa sertifikasi sedangkan batas usia pensiun
      3. 20.12.2013,
        17:10
        sartono
        kapan mulai berlakunya dan kami sangat setuju dengan usia 58 th,masih produktif karena dg usia 56th bila pensiun mau lamar pekj sudah tidak bisa
      4. 18.12.2013,
        09:21
        nursiah
        BUP PNS tidak usah diperpanjang, jadi pensiun unt tidak membebani negara terlalu lama pas pensiun dikasih pesangon jadi bisa buka usaha
      5. 11.12.2013,
        12:30
        ASRANI
        DPR..jangan memperpanjang para pejabat pensiun..kenapa golongan rendah tidak diperpanjang padahal mereka yang bekerja,tolong DPR jgn bela pejabat
      6. 11.12.2013,
        12:29
        ASRANI
        DPR..jangan memperpanjang para pejabat pensiun..kenapa golongan rendah tidak diperpanjang padahal mereka yang bekerja,tolong DPR jgn bela pejabat
      7. 18.10.2013,
        12:36
        coki
        anggota dewan yth, tegur dong pemerintah klo lamban kerjanya, jgn buat resah seluruh pns....begitu, cepat putuskan tks.
      8. 25.08.2013,
        11:32
        irwansyah
        Bpk DPR yg terhormat jgn di buat negara ini mnjd hnya milik pejabat pak fungsional atau tdk gd pengaruh nya klu di kabupaten yg penting dia itu timses bupati yg telah tlah menang bisa di perpanjng sesuka mrk baik itu sekd atau bupati di daerah itu mnjd pembina pns jd skrng jgn hnya bs membahas tiory tp tdk sesuai dgn kenyataan di kabupaten,skrng yg penting BBM naik 40% sementara gaji PNS naik 7 persen jd itu yg hrs anda perjuangkn krn sangat merugikn PNS di kalangn bawah jd jgn hanya memperjuangkn mslh perpanjangan pensiun pejabat seolah2 negara ini milik pejabat From mobile
      9. 22.08.2013,
        16:26
        ari saputro
        Sanagt setuju dan mendukung sekali, bila PNS Struktural dan Fungsional diperpanjang BUPnya, ini juga demi keadilan. Sehingga tidak ada lagi gap.
      10. 13.08.2013,
        21:42
        asmarni
        Setuju perpanjangan pensiun menjadi 58 dan 60 tahun, krn masih produktif dan profesional, efisiensi biaya , efektifitas dan masih tepat sasr