Senin, 24 November 2014 | 02:48:53
Home / Berita Daerah / Aceh / Urus Akte Kelahiran Kembali ke Disdukcapil

Rabu, 08 Mei 2013 , 06:45:00

BIREUEN -  Pengurusan akte kelahiran anak kembali bisa diproses di Disdukcapil dan tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri (PN). Keputusan itu sesuai surat edaran Mendagri Gamawan Fauzi, tanggal 6 Mei 2013 yang ditujukan kepada bupati/walikota seluruh Indonesia.

Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bireuen, Sulaiman, menjelaskan hal tersebut kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), Selasa (7/5).

Para Kadisduk Capil juga segera menyesuaikan tatacara dan persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Sejak 1 Mei, pelaporan kelahiran melampaui batas waktu satu tahun. Pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, tapi langsung diproses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten/kota.

Jika pelaporan melampaui batas waktu 60 hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan dari kepala instansi pelaksana atau Kadisduk Capil kabupaten/kota.

Terkait pengurusan akte kelahiran sudah teregestrasi di pengadilan negeri, bagi telah mengurus sebelum 1 Mei, maka proses terus dilanjutkan. Bagi yang belum mengurus bisa langsung ke Disduk Capil. Usia 1 hari-60 hari pengurusan gratis.

Lewat 61 hari sampai 18 tahun, dikenakan biaya sesuai Qanun daerah, Rp 20 ribu. Usia 18 tahun ke atas biaya Rp 100 ribu, terang Sulaiman,SP. (rah)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 04.11.2013,
        20:25
        nelly
        klo urus surat nikah yg kristen gmn yah? masalahnya pemberkatanx dikolaka.. bsa ga urus dikendari? From mobile
      2. 16.06.2013,
        14:09
        imaduddin
        apa persyaratan mengurus akte kelahiran anak yang lahir di surabaya,tapi bukan penduduk surabaya?
      3. 08.05.2013,
        07:48
        PANCASILAIS
        Trima kasih, keputusan yang baik. setelah mengurus akte kelahiran yang terlambat lewat pengadilan, maka banyak orang mencari jalan pintas, jalan tol, walaupun harus bayar mahal... Hal ini menjadi ajang korupsi dari masyarakat kecil yang membutuhkan.
      4. 08.05.2013,
        06:59
        nasib
        data honorer kemenkeu th 2005 yg sudah masuk BKN dihilangkan begitu saja pak????