Jumat, 19 September 2014 | 14:51:59
Home / Nasional / Hukum / Saatnya Gratifikasi Seks Masuk UU Tipikor

Sabtu, 11 Mei 2013 , 17:49:00

JAKARTA - Kasus Ahmad Fathanah makin menguatkan adanya gratifikasi atau pemberian hadiah berupa pelayanan seksual dalam transaksi korupsi. Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan mendorong agar gratifikasi seks diatur secara spesifik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Asep mencontohkan pemberian uang Rp10 juta dari Fathanah kepada seorang mahasiswi bernama Maharani Suciono. Asep yakin uang tersebut tidak diberikan Fathanah secara cuma-cuma tetapi ada timbal balik dari Maharani.

"Kalau 10 juta itu plus, nggak mungkin ngobrol saja. Apalagi kalau di atas 10 juta, itu bukan cuma plus, tapi isi ulang atau refil. 10 juta itu kan jasa, bagian dari gratifikasi seksual," kata Asep dalam acara diskusi bertajuk 'Uang Dicuri, Uang Dicuci' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5).

Mantan hakim tersebut menilai bahwa UU Tipikor belum mengatur pidana tentang gratifikasi seksual. Padahal, menurutnya, jasa seks tidak jarang diberikan sebagai imbalan atau suap untuk penyelenggara negara.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar pasal tentang gratifikasi seks bisa dimuat dalam UU Tipikor. Pasal tersebut juga harus mengatur unsur-unsur untuk membuktikan pemberian gratifikasi seks.

"UU harus diperbaiki. Kalau gratifikasi seksual kan nggak ada yang mau inisiatif melaporkan. Lalu nanti apanya yang mau disita, apa perempuannya," ujar Asep. (dil/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 12.05.2013,
        11:16
        ivan
        Wanita muda,putih,mulus, body montok dan gak dicari-cari sama orang tuanya bertemunya di hotel, itu pasti melakukan sesuatu.
      2. 11.05.2013,
        22:49
        fadjar
        gratifikasi seks.. subhanallah.memang banyak elit yang sudah terkontaminasi oleh budaya barat dikarenakan seringnya studi banding ke negara lain.