Selasa, 02 September 2014 | 01:33:45
Home / Pendidikan / Pendidikan / Dana TPP Guru Kembali Seret

Minggu, 12 Mei 2013 , 05:53:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA– Niat baik pemerintah untuk menyalurkan dana tunjangan profesi pendidik (TPP) tepat waktu sepertinya hanya tinggal harapan. TPP guru yang telah disalurkan ke daerah ternyata macet. Padahal, pemerintah pusat telah mengirim dana TPP ke daerah sejak awal bulan April.

TPP guru untuk triwulan pertama tahun 2013 masih belum cair sepenuhnya. Sistem pencairan TPP sendiri tetap menggunakan model rapelan tiga bulanan. TPP untuk Januari, Februari, dan Maret diberikan pada awal april. Akan tetapi, ampai bulan Mei hanya segelintir guru yang sudah menerima TPP.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ibnu Hamad menyatakan bahwa dana TPP telah dikirim ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. “Sudah sejak awal tahun triwulan dana dikirim”, ujarnya.

Namun, kenyataannya berbeda. Dana tersebut masih belum cair sepenuhnya. Menurut data yang dikemukakan oleh federasi serikat guru Indonesia (FSGI), masih banyak guru-guru didaerah yang masih belum menerima TPP.

Sekretaris Jenderal (sekjen) FSGI Retno Listiarti mengemukakan bahwa TPP guru PNS untuk provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara masih belum cair sama sekali. Sedangkan, untuk TPP Non PNS hanya Jakarta dan Bekasi saja yang sudah cair. “Dari total dana 6,7 Triliun hanya dua daerah itu saja yang sudah menerima”, ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos sabtu (11/5).

Bahkan, lanjutnya, di daerah-daerah tersebut tunjangan untuk guru yang belum disertifikasi masih belum cair sama sekali. “Semua itu untuk data TPP seluruh tingkat guru, mulai SD, SMP, dan SMA”, ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan sikap tidak professional dari Kemendikbud. Menurutnya, hal ini sudah berulang setiap tahun dan masih belum menunjukkan perkembangan yang baik. “Menyalurkan dana bos bermaslah, menyalurkan TPP juga kacau”, tandasnya.

Akan tetapi, Retno juga sedikit memahami akan keterlambatan ini. Retno menganggap hal ini wajar, karena menurutnya Kemendikbud kamarin pasti sedang sibuk mengurusi UN yang kisruh, UKG yang berantakan, dan kurikulum 2013 yang terlalu memaksakan. Dia juga mempertanyakan kompetensi apa yang sebenarnya dikuasai oleh Kemendikbud sehingga semuanya masih kacau. (mia)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 10.05.2014,
        11:26
        Kadar Kismani
        TPP Guru, yg macet bikin ndas mumet.Telanjur utang bank untuk bikin gubuk, malih kendile sing mengkurep.ealahhh
      2. 14.07.2013,
        13:20
        muslim fathony
        tpp saya mulai nov 2012 sampai sekarang belum pernah cair, saya sertifikasi 2010 dan sudah inpassing 2011....kapan bos.....hampir lebaran.
      3. 12.07.2013,
        16:23
        sukarman
        tolong hak guru diberikan sesuai ketentuan sebab tunjangan untuk instansi lain lancar tidak banyak masalah.
      4. 12.07.2013,
        16:23
        sukarman
        tolong hak guru diberikan sesuai ketentuan sebab tunjangan untuk instansi lain lancar tidak banyak masalah.
      5. 12.07.2013,
        16:23
        sukarman
        tolong hak guru diberikan sesuai ketentuan sebab tunjangan untuk instansi lain lancar tidak banyak masalah.
      6. 12.07.2013,
        16:23
        sukarman
        tolong hak guru diberikan sesuai ketentuan sebab tunjangan untuk instansi lain lancar tidak banyak masalah.
      7. 12.07.2013,
        16:23
        sukarman
        tolong hak guru diberikan sesuai ketentuan sebab tunjangan untuk instansi lain lancar tidak banyak masalah.
      8. 11.07.2013,
        11:25
        siti komariyah
        TPP saya thn 2013 belum keluar samasekali<saya sertifikasi thn 2008, mohon informasi
      9. 12.06.2013,
        19:30
        Blasius Mengkaka
        TPP Non PNS macet.Ini fakta.Para guru harus protes.Kemendikbud hanya mau tuntut ini itu lalu lalai penuhi kewajibannya.Kemendikbud,bayar TPP 2013
      10. 04.06.2013,
        17:14
        Nyoto Raharjo
        sebenarnya pemerintah ini punya niatan baik apa tidak sih,kan semua ppenerima tpp kan dipayungi hukum ,mesti ajukan judicial review ? preeeek