Minggu, 21 Desember 2014 | 11:05:27
Home / Pendidikan / PP Tentang Standar Nasional Pendidikan Digugat Guru

Kamis, 16 Mei 2013 , 13:31:00

JAKARTA - Meski baru disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 7 Mei 2013 lalu, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP), sudah mau digugat oleh guru.

PP 32/2013 ini diterbitkan pemerintah sebagai payung hukum untuk mengakomodasi kurikulum 2013 yang baru akan dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan) tahun ajaran 2013/2014, Juli mendatang. PP ini juga dijadikan dasar oleh pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan.

Iwan Hermawan, sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonenesia (FGII) menyatakan akan segera menggugat PP ini dengan mengajukan Judicial Review (JC) ke Mahkamah Agung (MA), sebelum batas waktu 180 sejak PP itu diterbitkan berakhir.

"Kami mengajak para aktifis menolak UN dan bersama-sama  melakukan Judicial Review ke MA sehubungan dengan diterbitkanya PP nomor 32 tahun 2013," kata Iwan Hermawan kepada JPNN.COM, Kamis (16/5).

Dipaparkan Iwan, berdasar Kajian FGII, pasal 67,69,70 dalam PP 32/2013 bertentangan dengan UU No 20/2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) khususnya pasal 58 ayat (1) yang berbunyi evaluasi hasil belajar peserta didik pendidikan dilakukan oleh pendidik untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Kemudian pasal 62 ayat (2) yang berbunyi Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

"Jadi jelas di undang-undang Sisdiknas tidak ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional. FGII pernah berencana melakukan Judial review PP 19/2005 itu, tapi waktunya keburu habis. Makanya saat ini waktunya yang tepat untuk judisial review ke MA," pungaksnya.(fat/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
 
        1. 06.04.2014,
          14:23
          best money here
          HKfF5Q I really liked your blog article. From mobile
        2. 29.05.2013,
          15:29
          muh.sibromulisi
          Perbaikan kearah lebih baik harus terus dilakukan, sementara kritik dan protes juga ga salah.
        3. 17.05.2013,
          22:05
          Edi Atmawinata
          Maaf pak Iwan, jika Anda menolak UN, dapatkah Anda memberikan alternatif penggantinya yg terkonsep dengan baik dan matan? Tidak hanya protes saja
        4. 17.05.2013,
          19:14
          kawulaning gusti
          Seperti kurikulum 13 terburu2, ga mateng, PP pun yang diterbitkan terburu-buru dibuatnya sehingga kemendikbud sendiri multi tafsir, apalagi masayrakat. Sangat potensial terjadi kotroversi dan memang patut digugat.
        5. 16.05.2013,
          14:35
          belitut ngurah
          ciri khas Republik ini sejak reformasi bergulir,apa-apa digugat kendatipun belum tentu buruknya.Anehnyayg menggugat oknum diluar ranah pendidik

        此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

        获取 Adobe Flash Player