Anggaran Lapindo Kalahkan KPK, KY, dan MK
Kamis, 20 Juni 2013 – 10:51 WIB
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap perbedaan alokasi anggaran dari pemerintah terhadap Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan lembaga-lembaga negara lain. Namun anehnya masih banyak korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi.
Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan kucuran dana besar-besaran untuk BPLS itu terjadi setiap tahun. Misalnya sesuai dengan nota keuangaan dan RAPBN perubahaan 2013, yang memperlihatkan ada perlakuan khusus bagi BPLS dibanding lembaga negara lain diabaikan.
Baca Juga:
"Pada tahun 2012, realisasi (belum diaudit) BPLS sebesar Rp 1 Triliun. Tahun 2013, BPLS kembali dapat alokasi sebesar Rp.2.2 Triliun. Lalu dalam APBN Perubahaan 2013, anggaran BPLS dipotong sebesar Rp.204 milyar, Tinggal tersisa menjadi Rp.2 Triliun untuk tahun 2013," kata Uchok dalam siaran pers yang diterima JPNN.COM, Kamis (20/6).
Dijelaskannya pula, alokasi anggaran untuk BPLS atau lumpur lapindo sebesar Rp.2 Triliun ini sangat besar, dan mengalahkan anggaran lembaga-lembaga negara yang lain yang yang pada dasarnya menjadi kebutuhan publik.
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap perbedaan alokasi anggaran dari pemerintah terhadap Badan Penanggulangan
BERITA TERKAIT
- Ikhtiar BAZNAS Penuhi Kebutuhan Gizi Pengungsi Banjir Kudus
- Bea Cukai Jalin Sinergi untuk Optimalkan Pengawasan Barang Ilegal di 2 Kota Ini
- Pengamat UGM Sebut Aksi Boikot Produk Israel Picu Angka Pengangguran Sarjana
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Tingkatkan Pengawasan Terhadap WNA
- Usut Kasus Pencucian Uang SYL, KPK Cegah Pengusaha ke Luar Negeri, Siapa?
- TBIG Pasok Kebutuhan Pokok Warga Terdampak Banjir di Demak