Senin, 03 Agustus 2015 | 03:23:09

Senin, 09 September 2013 , 23:57:00

JAKARTA--Hasil audit tujuan tertentu (ATT) terhadap honorer kategori satu (K1) dari 32 pemda yang telah diserahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ternyata masih terus disanggah.

Pemda tidak mau menerima putusan pemerintah dan terus mengupayakan agar ada peninjauan kembali terhadap hasil tersebut.

"Ini sanggahan terus masuk. Yang sudah di-ATT kan disanggah, kemudian diperiksa lagi dan diserahkan lagi, tapi hasilnya disanggah lagi," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutarabat kepada JPNN, Senin (9/9).

Dia menyebutkan beberapa daerah telah datang ke BKN untuk mempertanyakan hasil ATT K1. Sebut saja Nganjuk dan Solok Selatan. Kedua daerah tersebut menyampaikan pengabdian tenaga honorernya rata-rata di atas 20 tahun, namun belum mendapatkan kepastian untuk diangkat menjadi CPNS.

"Kami sudah menyampaikan kepada daerah bahwa ATT dilakukan oleh tim BPKP dan KemenPAN-RB terhadap sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian BKN tidak memiliki wewenang mengubah hasil ATT ini,” tuturnya.

Ditambahkan Tumpak, seluruh hasil audit tim auditor langsung diserahkan BKN kepada PPK untuk ditindaklanjuti.

"Jadi kami tidak berani untuk utak-atik lagi hasil auditnya. Kalau dibilang BKN yang menentukan lulus-tidaknya kan aneh. BKN hanya menjalankan rekomendasi tim auditor saja, salah satunya soal otorisasi itu," tandasnya. (esy/jpnn)

Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
 
        1. 31.10.2013,
          15:01
          jamjuri kemenag oki sumsel
          pembohong dang penghianat bangsa att dan aq menyengsarakan honor k1 tertama para guru.atasa nama rakyat kenyataan untuk para pjabat
        2. 17.10.2013,
          19:55
          MUH JALALI
          Kpd pejabat yg mengelola K1, berikan kesempatan pd kami yang sdh mengabdi sejak thn 1988 sampai skrng msh blm dpt kepastian utk di angkat PNS
        3. 13.10.2013,
          16:37
          soooowempek brow
          Wes emboooh.....aku ndak tahu apa yg hrs q lakukn dlm mng gu. Pengumuman. Honorer k1..
        4. 09.10.2013,
          22:09
          rennyta
          Katanya honor kategori 1 diliat dari SK 2005 Dan pembiayaan APBD.....buktinya honor di Kabupaten Minahasa Selatan yg keluar sebagai CPNS adalah honor siluman yg merupakan keluarga Pejabat yg ada di minahasa selatan. Baik itu dari legislatif maupun eksekutif.....Dan kami yg benar2 honor daerah dikorbankan....mohon bantuan Pak Tumpak...... From mobile
        5. 09.10.2013,
          18:41
          asep
          Semoga Allah memberikan kemudahan kpd kami dan kami mohon Yth : BKN / Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK )Pusat tolonglah kami Honorer K1
        6. 08.10.2013,
          20:50
          suriadi
          apa kata dunia dan apa kata mereka yang tergolong honorer k1 jika sampai hari ini tidak ada kepastian nasib mereka .
        7. 02.10.2013,
          07:57
          jamjuri honor k1 kemenag oki
          yth bapak yang berwenang untuk itu tolong dengar dan buka hati bapak janganlah berkelit atau mengulur waktu kalau memang dak terima umumkan.
        8. 13.09.2013,
          19:23
          rakyat jelata
          benar orang timor timur melepaskan diri kalo tidak sama nasibnya sama seperti kita tenga honorer k1 nya
        9. 10.09.2013,
          22:22
          Rakyat
          mohon K1 punya dftar gaji APBD/APBN tahun 2005 gk ??? klo punya pasti menang klo gk punya yaa K1 bodong....soalnya banyak K1 jadi..jadian/palsu..
        10. 10.09.2013,
          21:31
          ndablek
          Katanya uda di serahkan ama PPK..
          Smentara PPK nya sndri nanya mana surat'a..
          Pernyataan wamen kmarin otorisasi boleh dari PPK yg saat ini menjabat.. Nah skarang malah surat otorisasi harus dari pejabat PPK yg lama.. Ada apa ini..
          Kmarin2 masalah SK.. Kmudian masalah penggajian APBD.. Nah skarang masalah otorisasi..
          Klw di ambil ksimpulan smua ini karena masalah duit yg tidak mengalir From mobile