FITRA: Serapan SKPD DKI Masih Rendah

jpnn.com - JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai setahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Pemprov DKI Jakarta belum mampu mengoptimalkan serapan anggaran dari APBD DKI.

Hal ini dikatakan Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi, terkait satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ahok. Dikatakannya, bahwa penyerapan anggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta masih rendah.

"Ini mengkonfirmasi bahwa SKPD lamban dalam mengeksekusi anggaran. Penyebabnya adalah rendahnya kapasitas PNS DKI Jakarta," kata Uchok kepada JPNN, Selasa (15/10).

Dia juga melihat sejumlah faktor yang menyebabkan lambannya penyerapan anggaran oleh SKPD, di antaranya pengawasan yang lemah karena tidak adanya monitoring pimpinan maupun DPRD DKI.

Hal itu, kata Uchok, bisa dilihat dari  laporan realisasi anggaran yang hanya disampaikan setiap enam bulan. Seharusnya Pemprov DKI mengefektifkan laporan realisasi anggaran per 3 bulan sekali kepada DPRD. Dengan begitu dewan bisa mendorong bila ada target minimal penyerapan anggaran yang tak tercapai.

"Jadi, selama satu tahun ini birokrasi Jokowi belum ada perbaikan di internal mereka. Seharusnya diperbaiki dulu birokrasi agar bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. ketika meningkat pelayanan publik, pasti dampak kepada penyerapan anggaran yang tinggi," ujar Uchok.

Kemudian setahun kepemimpinan Jokowi-Ahok, FITRA juga menilai kinerja pimpinan Jakarta baru itu bersifat sporadis dan sekedar merespon persoalan yang secara cepat bisa diselesaikan, misalnya relokasi waduk pluit, waduk ria rio dan relokasi PKL Tanah Abang.

Namun Uchok mengapresiasi terobosan Pemprov DKI yang telah membuka APBD lewat internet dan papan di kelurahan. Begitu juga lelang jabatan lurah, camat, kepala dinas yang dianggap reformis untuk penata kelolaan pemerintahan