Minggu, 21 Desember 2014 | 16:16:32
Home / Ekonomi / Panja Outsourcing Lahirkan 12 Butir Rekomendasi

Jumat, 25 Oktober 2013 , 16:33:00

JAKARTA - Panitia Kerja Outsourcing (Panja OS) Komisi IX DPR RI resmi merilis hasil kesepakatan tentang pekerja/buruh alih daya di Kementerian Negara BUMN. Rekomendasi ini sebelumnya telah diputuskan Panja OS pada rapat pleno, Selasa (22/10) malam.

Dalam perjalanannya, ternyata masih ada butir-butir rekomendasi yang disempurnakan lagi oleh Kesekretariatan Komisi IX. Sehingga baru dipublikasikan secara resmi, Jumat (25/10).

Berikut 12 butir rekomendasi Panja OS yang disampaikan Ketua Panja OS, Ribka Tjiptaning di Pressroom DPR, Jakarta:

1. Menteri BUMN RI wajib melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing sesuai komitmen Menteri BUMN yang disampaikan pada raker Komisi IX dengan Menteri BUMN dan Menakertrans, 9 September 2013,
 
2. Hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia,

3. Setiap perusahaan BUMN dilarang keras melakukan pelarangan/penghalangan, intimidasi dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktifitas berserikat di BUMN. Termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa, sesuai Pasal 28 UUD 1945, Pasal 24 dan Pasal 39 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 43 UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Bekerja/Buruh,

4. Tidak boleh ada PHK dan hentikan rencana PHK terhadap pekerja/buruh, baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT.

5. Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum tetap, BUMN harus segera membayar hak-hak normatif pekerja secara penuh sesuai Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam hal ada perekrutan pekerja baru, maka perusahaan BUMN harus menerima pekerja yang telah di PHK,

6. Pekerja di perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak, skorsing/dirumahkan, harus kembali dipekerjakan pada perusahaan BUMN diseluruh Indonesia. Sesuai Pasal 59 UU 13/2003, maka pekerja harus segera diangkat menjadi pekerja tetap dan dipekerjakan tanpa syarat pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN,

7. Hak normatif pekerja seperti diatur Pasal 155 UU 13/2003, wajib dibayar oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia kepada pekerja yang sedang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai memiliki kekuatan hukum tetap,

8. Seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur UU 13/2003, wajib diberikan oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

9. Penyelesaian permasalahan buruh disemua tingkatan proses hukum, direksi perusahaan BUMN dilarang menggunakan anggaran perusahaan,

10. Komisi IX DPR meminta Kemenakertrans dan Polri memproses hukum dan menindak tegas tidnak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN seluruh Indonesia,

11. Rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX harus dilaksanakan dalam waktu 15 hari, terhitung sejak rekomendasi diputuskan dalam rapat pleno Komisi IX, Selasa (22/10). Dan, bila direksi perusahaan di BUMN mengabaikan rekomendasi, maka Komisi IX akan merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk memberhentikan direksi BUMN yang bersangkutan,

12. Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi oleh Kementerian BUMN, Panja OS merekomendasikan Komisi IX membentuk Satgas Outsourcing BUMN bersama Kemenakertrans dan melibatkan perwakilan serikat pekerja outsourcing.(fat/jpnn)

Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
 
        1. 25.06.2014,
          09:46
          cheap seo services
          Q1zF7d Appreciate you sharing, great article.Thanks Again. Much obliged. From mobile
        2. 19.04.2014,
          22:25
          Bung Gito
          Negara melalui perusahaan2 BUMN sdh tdk berpihak kpd pekerja yg notabene rakyat indonesia, buktinya sampai saat ini blm ada realisasinya.
        3. 07.03.2014,
          11:27
          sugik
          sy satpam telkom mengabdi di prushaan 13 tahun lamax ,status msh blm jelas, knapa profesi satpam kok msh boleh di outcorsingkan, tolong di prtimb
        4. 16.01.2014,
          09:01
          dibya
          Sy SATPAM di salah satu BUMN kepada profesi keamanan masih boleh di outcorsingkan, padahal profesi SATPAM itu adalah ujung tombak dari perusahaan, kita (SATPAM) seperti tidak pernah dilihat oleh perusahaan maupun instansi manapun padahal SATPAM itu selalu ada 1x24 jam standby From mobile
        5. 02.01.2014,
          09:03
          kristianroding
          O.S DI PERTAMINA MANGGIS BALI 20 THN BEKERJA
        6. 01.01.2014,
          00:28
          gutipson
          saya satpam telkom di papua,17 tahun sudah menjaga perusahaan milik negara,dari pt spm. kopegtel, gsd tetap yang di jaga pt telkom, semoga komisi IX Dengan panja OS nya terlaksana.
        7. 07.12.2013,
          21:21
          ahmad
          saya tenaga kerja diperusahan GSD (GRAHA SARANA DUTA)dipekerjakan di pt TELKOM INDONESIA WILAYAH NTB dibagian pengaman (securyti,tolong diperhati
        8. 22.11.2013,
          10:25
          sadon
          ternyata diperusahaan milik pemerintahpun terjadi perbudakan moderen, yang salah jelas bukan peraturannya, tapi para pelaksananya dilapangan yaitu para Direktur tapi celakanya menterinyapun punya penyakit buta tuli........(ini penyakit para penguasa di Indonesia)
        9. 20.11.2013,
          12:24
          karter
          saya berharap ada yang dapat membantu saya untuk dapat menyampaikan masalah kami kepada komisi IX langsung ataupun melalui selular,trims sblmnya,
        10. 19.11.2013,
          21:10
          henri agus pakpahan
          Sy masuk di pln thn 1993 waktu itu karyawan KOKARLIN sekarang PT SENTRA apa pak Dahlan pura2 gk tau masalah di pln ini? Dr Sumut...