JPNN.com 
Honor Pengawas UN Macet
jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Tak hanya profil Calon Presiden PDI Pejuangan Joko Widodo yang menjadi masalah pada soal Ujian Nasional (UN) SMA kali ini, tapi juga seputar pembayaran honorer pengawas UN.
Terungkap pengawas untuk dua kabupaten belum menerima honor yang ditetapkan Rp50 ribu per orang/hari. Yakni Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat. Hal ini disebabkan keterlambatan mereka memberikan data rekening kepada Disdik Provinsi Lampung.
’’Sampai Senin (14/4, Red) belum semua kabupaten/kota memberikan nomor rekening. Padahal, Sabtu dan Minggu (12-13/4) kami sudah sampaikan MoU (memorandum of understanding)-nya melalui email dan kami minta nomor rekening,’’ tutur Maida seperti yang dilansir Radar Lampung (JPNN Group), Jumat (18/4).
Maida memaparkan, selain keterlambatan menyerahkan rekening, dari pusat memang telat menyetor dana yang dianggarkan Rp4,4 miliar untuk pengawas UN SMA dan SMP. Itu pun yang ditransfer baru untuk SMA, sementara SMP belum. ’’Namun yang jelas pasti dibayarkan karena anggarannya ada. Yang belum menerima harap bersabar,’’ pinta Maida. (fit/ade/awa/jpnn)
BANDARLAMPUNG - Tak hanya profil Calon Presiden PDI Pejuangan Joko Widodo yang menjadi masalah pada soal Ujian Nasional (UN) SMA kali ini, tapi juga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prof Kumba Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Dekan FEB UNAS
- 4 Bidang FTUI Raih Peringkat 1 di Indonesia dalam Pemeringkatan QS World University
- Heboh Aturan Seragam Sekolah Baru, Disdik Jakarta Bilang Begini
- 6 Fakta soal Penempatan PPPK P1 Swasta, Guru P3 di Sekolah Induk Seharusnya Aman
- Pengamat Pendidikan Nilai Pramuka Harus Ikuti Perkembangan Zaman
- Menteri Nadiem Sebut Kurikulum Merdeka Pulihkan Krisis Pendidikan
