Menkokesra Tegaskan Hutan di Riau Sengaja Dibakar
jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran lahan dan bencana asap kembali terjadi di wilayah Riau. Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, persoalan itu terus berulang karena penegakan hukum lemah terhadap pelakunya.
Agung menyatakan, harusnya pihak yang dihukum adalah pengusaha pemilik lahan yang memerintahkan dan membiayai pembakaran. "Saya kira selama para pengusaha yang membiayai pembakaran itu tidak ditindak, maka proses pemadaman ini tidak berjalan optimal sebab sebagian besar kebakaran hutan ini bukan terbakar tapi sengaja dibakar," katanya di kompleks Istana Wapres, Jakarta, Kamis, (26/6).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari pantauan satelit Terra dan Aqua, Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB kemarin, terdapat 386 titik api (hotspot) di wilayah Sumatera. Dari jumlah itu, 366 titik ada di wilayah Riau yang tersebar di Rokan Hilir (221), Dumai (59), Bengkalis (57), Pelalawan (19), Inhil (3), Kuansing (3), Meranti (2), serta Siak dan Inhu masing-masing 1 hotspot.
Menyikapi ini, Agung meminta penegak hukum lebih tegas lagi menjaring aktor-aktor intelektual yang membiayai pembakaran tersebut. Sebab, selama ini yang ditangkap hanya petani miskin.
"Di samping pemadaman, juga penegakan hukum. Yang di tangkap petani miskin pada umumnya. Di belakang itu ada yang biayai, ini yang harus kita kejar," tandas Agung.(flo/jpnn)
JAKARTA - Kebakaran lahan dan bencana asap kembali terjadi di wilayah Riau. Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ikuti Arahan Prabowo Subianto, Relawan Batal Gelar Aksi Damai di Depan MK Hari Ini
- BP2 TIPIKOR-LAI Gelar Aksi Damai di Kejagung, Nih Tujuannya
- Pengumuman BKN Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Oh Honorer Tercecer
- Polda Metro Jaya Usut Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert Lumoindong
- Bersenjata Laras Panjang, Densus 88 Tangkap Satu Terduga Anggota Jemaah Islamiyah di Palu
- Lewat Cara Ini Kimia Farma Group Turut Sukseskan Mudik Lebaran 2024