Demi Kebaikan, Demokrat Bisa Merapat ke Jokowi

Demi Kebaikan, Demokrat Bisa Merapat ke Jokowi
Demi Kebaikan, Demokrat Bisa Merapat ke Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuat peta perpolitikan bergejolak, Rabu (23/7).

Sejumlah partai politik yang awalnya mendukung pasangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa mulai ancang-ancang banting setir dan bergabung dengan Pemerintahan Presiden RI terpilih, Joko Widodo. Begitu pula yang terjadi dengan Partai Demokrat.
    
Indikasi merapatnya partai berlambang mercy besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin saat dijumpai usai melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kantor KemenkumHAM, Jakarta Rabu (23/7) kemarin.
    
"Saya kira Demokrat selalu siap menyesuaikan diri manakala untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk menyumbang pikiran dan tenaga," katanya menjawab pertanyaan wartawan perihal posisi Demokrat kelak.
    
Amir menegaskan, Demokrat tidak hanya siap bergabung dalam tataran pemerintahan, melainkan juga siap diajak memperkuat koalisi partai yang mengusung Jokowi di parlemen nanti.

Demokrat, sambung dia, bisa menjadi faktor penyeimbang di parlemen apabila memang bergabung dalam koalisi Jokowi di parlemen. "Saya kira itu juga tugas mulia yang sangat siap untuk Demokrat jalani," papar dia.
    
Lebih lanjut, Amir mengungkapkan banyak kader Demokrat yang tertarik untuk bergabung dengan kubu Joko Widodo baik dalam legislatif maupun dalam pemerintahan. Namun keputusan resmi bergabung tidaknya Demokrat dengan Jokowi sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    
"Segala sesuatu biasanya ketua umum. Bagaimana arah dari ketua umum, itulah yang wajib kita ikuti. Walaupun beliau bertanya juga kepada kami tapi beliaulah yang menjadi penjuru daripada apa yang kami lakukan," kata Amir.
    
Saat disinggung perihal harapannya terhadap pemerintahan Jokowi kelak terkait pembenahan dalam bidang hukum dan HAM, Amir enggan menggurui. Pihaknya berkeyakinan Jokowi lebih tahu perihal tersebut.  
    
“Saya kita tidak perlu lagi diajar beliau sudah tahu, lebih tahu lah. Kerjakan saja apa yg saya kerjakan, sebaik yg saya mampu sampai di akhir masa jabatan saya,” pungkasnya mengakhiri sesi tanya jawab. (sar)


JAKARTA - Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuat peta perpolitikan bergejolak, Rabu (23/7). Sejumlah


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News