Pemerintahan SBY Diminta Lebih Berhemat agar Presiden Baru tak Terbebani

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR Satya W. Yudha mengatakan, utang subsidi senilai Rp 50 triliun dan potensi tambahannya terpaksa dibebankan pada pemerintah mendatang karena upaya penghematan subsidi BBM seperti konversi ke bahan bakar gas (BBG) maupun pembatasan konsumsi BBM subsidi, tidak berhasil dijalankan oleh pemerintah saat ini.

'Ini pola yang tidak bagus,' kata Satya di Jakarta seperti yang dilansir Jawa Pos (Induk JPNN.com), Selasa (29/7).

Pernyataan Satya ini berhubungan dengan meningkatkan beban subsidi yang bakal ditanggung pemerintahan baru. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa selain beban utang subsidi energi tahun ini yang di-carry over atau pembayarannya ditunda pada 2015 sebesar Rp 50 triliun, pemerintahan mendatang juga harus menanggung potensi pembengkakan subsidi tahun ini.

"Tidak ada dana cadangan, jadi (harus ditanggung) pemerintah mendatang," kata Chatib saat open house di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra Jakarta, Senin (28/7).
       
Karena itu, menurut Satya, di akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program-program penghematan seperti konversi ke BBG, mengontrol konsumsi dengan teknologi informasi seperti dengan Radio Frequency Identification (RFID), maupun pemberantasan penyelundupan BBM subsidi ke luar negeri, harus benar-benar dijalankan.

'Kalau tidak, maka pemerintah mendatang akan menanggung beban subsidi yang jauh lebih besar,' jelasnya. (jawapos)