PPP: Pansus Pilpres Bukan untuk Gulingkan Pemerintahan Baru
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan, wacana pembentukan panitia khusus pemilu presiden jangan ditafsirkan terlalu jauh untuk menggulingkan pemerintahan mendatang, karena tugas pansus hanya mengungkap kecurangan pemilu.
Dijelaskan, pada pemilu 2009 lalu, DPR juga membentuk pansus terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketika itu kesimpulan dari Pansus DPT adalah adanya ketidak profesionalan lembaga penyelenggara pemilu sehingga seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberhentikan.
"Dan saat itu pemilihannya kemudian dipercepat. Jadi Pansus Pilpres ini pun saya kira tidak perlu disikapi dan direaksi cukup jauh (sampai pemakzulan) kecuali hanya untuk perbaikan dari Pilpres," kata Romy di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/8).
Lagi pula, Ketua Komisi IV DPR itu menyebutkan di internal fraksi PPP belum ada usulan dibentuknya Pansus Pilpres. Setidaknya, Pansus Pilpres bisa dibentuk jika ada usulan sekurang-kurangnya dari 25 anggota DPR.
"Sampai saat ini PPP juga belum menerima rasionalitas atau alasan terbentuknya Pansus Pilpres, sehingga memang kita masih menunggu perkembangan. Tentu pada saatnya secara kepartaian," ujarnya.
Kalaupun pansus tersebut nantinya terbentuk, Romy menilai tugas-tugasnya akan jauh lebih ringan karena sudah banyak dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun etika pemilu yang sudah maupun sedang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).(fat/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan, wacana pembentukan panitia khusus pemilu presiden jangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Fadel Muhammad Berharap Tradisi Lebaran Ketupat di Gorontalo Dijaga Agar Jangan Punah
- Luapan Kali Ciliwung, Jakarta Banjir Hari Ini, Catat Lokasinya
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan Minyak Kemiri Ilegal ke Malaysia
- 7 Poin Pernyataan Menteri Anas soal Pemindahan ASN ke IKN, Penting Semua
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Menteri Anas Sampai Meminta Jemput Bola, Oh