Kebut 15 Proyek Sebelum Lengser

Selasa, 26 Agustus 2014 – 07:03 WIB

JAKARTA - Dua bulan menjelang pergantian kabinet, pemerintah disibukkan dengan penyelesaian sejumlah proyek yang sampai kini tersendat. Tercatat, ada 15 proyek yang dicanangkan akan di-groundbreaking sebelum Jokowi-JK mengambil alih tampuk kepemimpinan dari Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari data yang dihimpun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KPP)/Bapenas, proyek-proyek yang akan dikerjakan itu berskala besar dan dari berbagai sektor. Seperti sektor jalan antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Cibitung-Cilincing, dan Jalan lingkar Palu-Parigi.

Di sektor perkeretapian ada tiga proyek yang akan dibangun. Yakni jalur Kereta Api Makasar menuju Pare-Pare (Trans Sulawesi), Jalur Kereta Api Trans Kalimantan, serta Jalur Kereta Api lingkar layang Jakarta. Sektor perhubungan udara hanya ada satu yaitu pembangunan angkutan MAsal Cepat (AMC) Surabaya.

Sektor Energi dan Telekomunikasi akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Seperti di Sulawesi Selatan, di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumut dan di Takalar Sulawesi Selatan. Di bidang sumber daya air pemerintah akan menyelesaikan pengairan waduk Jatigede. Dan yang terakhir yakni di mendukung Jakarta Sewerage untuk mendukung National Integrated Coastal and Development (NCICD).

Kepastian itu dikatakan oleh Deputi Meneg PPN/Kepala Bapenas bidang sarana dan prasarana Dedy Supriyadi Priatna. Dia mengatakan sebenarnya ada 40 proyek strategis yang harus diselesaikan pemerintah sebelum pergantian kabinet. "Namun karena waktunya tidak cukup, maka kami pilih 15 proyek," ujarnya

Dedy mengatakan pemilihan ke 15 proyek itu dilihat berdasarkan kemampuan pemerintah dalam pengerjakan proyek tersebut. Selain itu juga menimbang batasan waktu yang ada. Dia mencontohkan proyek pengairan waduk Jatigede. Sampai kini pengisian air di Waduk Jatigede di Subang masih terkendala. Pasalnya warga setempat menolak rencana tersebut lantaran pemerintah belum membayar ganti rugi yang dijanjikan.

Kini peraturan presiden terkait unag ganti rugi itu sudah disiapkan. "Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 1,1 triliun sebagai uang ganti rugi tanah "dan bangunan," ucapnya.

Dia menjelaskan sampai kini perpres itu masih digodok di Menko Perekonomian. Menurut dia pembahasan perpres itu tidak akan berlangsung lama. "Beberapa hari ke depan akan selesai. Setelah itu akan diajuka ke presiden, " jelasnya.

Uang sebesar Rp 1,1 triliun itu akan dibagi dua. Rp 900 miliar untuk ganti rugi biaya hidup. Sedangkan sisanya untuk biaya penggantian bangunan dan tanah. Dia menjelaskan total uang itu akan diambilkan dari APBN.

Menurut dia, dalam dua bulan ini terakhir, pemerintah akan melakukan groundbreaking ke 15 proyek itu. Selanjutnya pembangunan akan dilanjutkan pemerintahan yang baru. Pun sama halnya dengan sisa proyek yang belum sempat dikerjakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Menurut Dedy, banyaknya proyek yang belum bisa dikerjakan bukan berarti pemerintah tidak serius di akhir masa kerjanya. Namun banyak proyek yang penyelesaiannya di luar perkirakan. Misalnya pembangunan jalan yang terbentur pembebasan lahan. Menurut dia sisa proyek itu nantinya akan tetap dikerjakan. "Nantinya pak Presiden yang akan berkomunikasi," ucapnya. (aph)

Sektor jalan
Jalan Tol Trans Sumatera,
Jalan Tol Manado-Bitung,
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,
Jalan Tol Cibitung-Cilincing,
Jalan lingkar Palu-Parigi.