Rieke Ragukan Defisit Anggaran Semata-mata karena Subsidi

jpnn.com - JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meragukan defisit anggaran semata-mata disebabkan karena besarnya subsidi bahan bakar minyak. Kenyataannya, kata Rieke, selama berpuluh tahun rakyat hanya disuguhi kekerasan simbolik lewat bahasa yang arahkan opini publik.

"Menyetujui argumentasi pemerintah untuk meniadakan subsidi BBM adalah kebenaran absolut dan charity policy adalah jalan keluar dari kemiskinan. Rakyat tak pernah tahu berapa harga dasar produksi, berapa untung dari hasil dagang BBM yang sesungguhnya milik rakyat bukan milik pemerintah," kata Rieke, Rabu (27/8).

Rieke menambahkan, RAPBN 2015 menyatakan bahwa kas negara alami defisit sebesar Rp 257,5 triliun. Menurutnya, penganut mazhab ekonomi pasar kembali menggiring untuk menerima argumen penyebabnya adalah belanja subsidi BBM senilai Rp 291,111 triliun. Kemudian, lanjut dia, jalan satu-satunya subsidi tersebut harus dipangkas, karena ternyata mayoritas digunakan oleh orang kaya".

"Jika kita kembali pada uraian tentang konstitusi di atas, jelas argumentasi tersebut mengandung indikasi pelanggaran terhadap konstitusi," ujarnya.

Di sisi lain rakyat dibutakan bahwa kalaupun bicara energi maka modal, ongkos produksi dan recovery, serta pendapatan yang sesungguhnya dari dagang energi adalah hal yang tabu diungkap secara transparan ke publik.

Bahkan, indikasi kuat penggunaan keuntungan sektor hulu migas yang tidak melalui pembahasan APBN, dianggap sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. "Meskipun jelas melanggar UU Keuangan Negara," tegasnya.

Dia mengaku tak ingin rakyat terjebak pada dikotomi kaya miskin dalam pengelolaan sumber energi dan pemanfaatannya. "Lagipula yang mana si kaya dan yang mana si miskin, pemerintah SBY selama sepuluh tahun punya data yang berbeda-beda, tergantung institusi yang melansirnya," kata dia.

Bagi Rieke, efek domino kenaikan BBM harus diperhitungkan. Ongkos produksi meningkat, biaya transportasi naik, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, sementara penghasilan rakyat tidak meningkat.