BBM Naik, Orang Miskin Bertambah 1,5 Juta
Kamis, 28 Agustus 2014 – 17:52 WIB
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak akan melahirkan kemiskinan di masyarakat. Dijelaskan, hasil rapat antara Komsi XI DPR dengan pemerintah terungkap bahwa jika BBM naik Rp 1000 perliter maka akan menciptakan inflasi 1,43 persen, kemiskinan naik 0,61 persen atau sekitar 1.525.000 orang.
Setiap kenaikan BBM Rp 500 perliter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga Rp 100 ribu perbulan. Rieke pun membeber postur belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM Rp 291,111 triliun. Menurutnya, sebanyak Rp 600 triliun dianggarkan untuk belanja Kementerian dan Lembaga, kemudian Belanja Pegawai Rp 270 triliun, Belanja Modal / Belanja Rang Rp 330 triliun dan Belanja Sosial / Belanja Lain-lain Rp 150 triliun.
Baca Juga:
Rieke menyatakan apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya cara untuk dapatkan anggaran jalankan 9 Program Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla? “”Idiom "satu-satunya cara, tidak ada jalan lain". Idiom itu tak boleh digunakan lagi oleh pemimpin Indonesia,” katanya, Kamis (28/8).
Menurutnya, tugas pemimpin mencari solusi dari semua permasalahan, bukan menyederhanakan masalah. Apalagi untuk menutupi kesalahan atas ketidakmampuan, termasuk dalam tata kelola energi nasional. “Masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu bulan setengah harus punya itikad baik,” katanya.
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak akan melahirkan kemiskinan di masyarakat.
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat