Menurut KPK, Telisik Rekam Jejak Calon Menteri Bukan Hal Baru
jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi-JK.
Apalagi, kalau rencana menyampaikan laporan harta kekayaan setiap tiga bulan sekali. "Itu langkah yang bagus kalau bisa diterapkan. Progresif sekali, KPK menyambut baik," jelasnya, kemarin.
Sedangkan terkait permintaan untuk rekam jejak, menurut Johan itu bukan langkah yang baru. Presiden SBY dalam pemerintahannya yang kedua sudah meminta informasi kepada KPK.
Tidak cuma soal menteri, Presiden biasanya meminta informasi terkait tokoh yang akan diberi penghargaan.
KPK, lanjutnya, siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Tetapi, informasi yang diberikan sesuai dengan database KPK dan itu sangat terbatas.
Biasanya, informasi itu seputar pernah tidak seseorang diperiksa, terkait kasus korupsi atau tidak, hingga rajin tidaknya menyeror laporan harta kekayaan.
"Tidak menjamin kalau tidak pernah diperiksa berarti bersih. Setidaknya, Pak Jokowi nanti tidak buta terhadap orang-orang yang akan dipilihnya," imbuh Johan. (idr/dim)
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, kalau rencana menyampaikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Alamak! Kewajiban PPPK Kontrak & PNS Sama, tetapi NIP Belum Terbit, Lucu
- Mendagri Tito Tegaskan Pj Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatan jika Ingin Ikut Pilkada
- Kakorpolairud Cek Pengamanan Arus Mudik di Pelabuhan Bakauheni-Merak
- Di Bawah Kepemimpinan Febrie, Jampidsus Tetapkan Suami Sandra Dewi Tersangka Korupsi
- Mahasiswa Desak Polda Kalsel Bongkar Kasus Manipulasi Dokumen Perkapalan
- Luncurkan Program Klub Berkawan, Menpora Dito Berharap Melahirkan Habibie-Habibie Baru