Anggap Polemik RUU Pilkada Akibat Inkonsistensi UUD

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Leli Arrianie mengkritik inkonsistenai pasal-pasal dalam UUD 1945. Karenanya, polemik mekanisme pemilihan kepala daerah akan terus bergulir karena adanya istilah dalam UUD yang tak sejalan.

Salah satunya adalah frasa kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga presiden dipilih secara langsung. Tapi, dalam pasal mengenai pilkada hanya tertulis bahwa pilkada dilakukan secara demokratis.

"Ini maksud saya yang tidak konsisten dan banci khusus mengenai pasal tentang pilkada. Kenapa pilkada harus ditulis secara demokratis sementara pemilihan presiden ditulis secara langsung?" kata Leli di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (23/9).

Padahal, lanjutnya, efek negatif pilkada langsung maupun melalui DPRD yang selama ini terjadi juga tidak lepas dari peran partai politik. Sebab, fraksi-fraksi yang mendukung pilkada langsung atau melalui DPRD hanya didasari pada kepentingan masing-masing saja.

"Pelaku money politik baik di pemilu langsung maupun DPRD, ya partai politik juga. Kerusuhan dan efek-efek buruknya pilkada langsung seperti kerusuhan yang terkoordinir, juga pihak yang kalah," ungkapnya.

Dengan pilkada DPRD, kata Leli, money politics memang bisa dilokalisir dibandingkan dengan pilkada langsung yang melibatkan rakyat banyak. Namun, tidak ada jaminan bahwa pilkada di DPRD akan menghasilkan kepala daerah yang baik.  

“Apa jaminan dengan sistem pileg dan hasil pileg yang lalu bahwa pilkada melalui DPRD bisa menghasilkan kepala daerah yang baik? Ketika pileg saja, para caleg melakukan kecurangan. Apakah kita mau melepaskan hak kita kepada anggota DPRD yang terpilih karena melakukan kecurangan? Pilkada akan baik hasilnya sepanjang yang terpilih memang dipilih dengan proses yang benar sehingga yang terpilih adalah orang yang berkualitas," pungkasnya.(fas/jpnn)