Mayoritas Pemilih Prabowo-Hatta Dukung Perppu
jpnn.com - JAKARTA - Dukungan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan UU Pilkada oleh DPRD, juga datang dari konstituen koalisi Merah Putih dan masyarakat yang memilih Prabowo Subianto-Hata Rajasa pada pilpres Juli lalu.
Jumlahnya kata peneliti Lingkaran Survei Indonesai (LSI) pimpinan Denny JA, Fitri Hari, mayoritas menyatakan mendukung.
"Hasil survei kami dari konstituen koalisi merah putih memerlihatkan, konstituen dari Golkar 68,72 persen setuju perppu, 11,91 persen tidak setuju," katanya di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (2/10).
Kemudian dari Demokrat (71,91 persen setuju, 14,26 persen tidak setuju). Gerindra (64,77 persen setuju, 17,05 persen tak setuju). PKS (71,69 persen setuju, 13,83 persen tak setuju). PAN (64,32 persen setuju, 15,28 persen tak setuju). PPP (70,77 persen setuju,14,26 persen tak setuju).
"Berdasarkan survei mayoritas pemilih presiden. Pemilih Prabowo-Hatta 69,92 persen menyatakan setuju perppu. Hanya 22,03 persen yang menyatakan tidak setuju. Kalau dari pemilih Jokowi-JK itu 80,71 persen setuju. Hanya16,76 saja yang tidak setuju," katanya.
Fitri juga menjabarkan hasil survei berdasarkan konstituen partai politik pendukung Koalisi Indonesia Hebat.
Konstituen PDI Perjuangan (83,89 persen setuju perppu, 6,39 tak setuju). PKB (78,86 persen setuju, 10,72 persen tak setuju). Hanura (76,35 persen setuju, 11,78 persen tak setuju). Nasdem (76,59 persen setuju, 10,51 persen tak setuju).
Survei dilakukan pada 29 September hingga 1 Oktober dengan metode multistage random sampling. Melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error 2,9 persen.(gir/jpnn)
JAKARTA - Dukungan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) untuk
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat