Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur

Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur
Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur

JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah berjanji lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, ketidakjelasan pembiayaan itu menjadi salah satu penyebab minimnya proyek infrastruktur. Bahkan, proyek yang sudah berjalan pun tidak sedikit yang berhenti karena tidak ada kejelasan pembiayaan. "Karena itu, kita akan tarik lebih banyak swasta dengan memperkuat skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta)," ujarnya kemarin (8/10).

Menurut Bambang, pemerintah segera menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Lalu, menetapkan dengan jelas proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN, serta proyek yang akan dibiayai dengan skema public private partnership. "Termasuk apakah suatu proyek diserahkan kepada BUMN atau ke swasta," katanya.

Dia mengakui, selama ini juga ada beberapa proyek dengan skema public private partnership yang mengalami kendala. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). "KPPIP jadi andalan untuk mempercepat proyek infrastruktur," ucapnya.

JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News