Jokowi-JK Bawa Optimisme

JAKARTA – Pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden  yangt digelar hari ini mengundang optimisme publik bahwa Indonesia di bawah pemerintahan yang baru akan menjadi kebih baik.  Paling tidak demikian yang dikemukakan pengamat politik  yang juga Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto.
    
Harapan rakyat yang sangat besar tersebut sangat beralasan melihat perkembangan politik yang terjadi belakangan ini. Pertama, Jokowi adalah seorang politisi dan problem solver yang genius.

Berbagai persoalan politik yang rumit dan kompleks belakangan ini mampu diselesaikan dengan logika yang sederhana yang bahkan tidak terbayangkan oleh banyak orang sebelumnya, misalnya melalui silaturahmi politik.
    
“Sebagai pemimpin yang santun, rendah hati dan rela mengorbankan apa saja untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara telah mengundang simpati yang luar biasa dari masyarakat, bahkan lawan-lawan politiknya,” kata Erwan dalam rilisnya yang diterima INDOPOS (grup JPNN), kemarin (19/10).
    
Jokowi-JK  menurut dia, mampu menunjukkan bahwa dialog merupakan cara yang paling bermartabat sekaligus paling mujarab dalam menyelesaikan masalah bangsa Indonesia yang memiliki karakter yang heterogen.

Hal ini menumbuhkan keyakinan publik bahwa Jokowi-JK akan mampu menjadi panutan bagi bangsa Indonesia yang akan menghadapi berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik yang lebih kompleks di masa yang akan datang.
    
“Kemampuannya menggunakan dialog dalam memecahkan kebuntuhan politik pasca pilpres telah mengundang simpati dan trust yang luas dari publik, misalnya yang ditunjukan dari indikator kenaikan nilai rupiah dan indeks harga saham gabungan,” ujarnya.
    
Kemudian, Jokowi-JK mampu membangkitkan dukungan dan partisipasi publik untuk ikut terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa. Sejak reformasi 1998, baru kali ini kita punya presiden yang benar-benar mendapatkan dukungan publik secara luas.

Koalisi dengan publik ini akan menjadi modal sukses penting bagi Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahannya.
    
“Dengan tiga modal yang dimiliki tersebut, kita semua optimis pemerintah Jokowi-JK akan mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah bangsa ini,  seperti korupsi, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kita yakin nasib bangsa Indonesia akan lebih cerah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK,” bebernya.
    
Sementara itu, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, mengatakan  dirinya memiliki beberapa catatan penting terkait dengan bursa menteri pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, sehingga siapapun individu yang dipilih oleh Joko Widodo (Jokowi) kelak, tidak dapat ditolak oleh konstitusi.  
    
Namun, sebagai pemimpin negara sekaligus pemerintahan yang berusaha membangun sikap demokratik, sewajarlah Jokowi menunaikan janjinya untuk memilih menteri-menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.  Termasuk 16 kursi menteri yang diperuntukkan bagi partai politik.
    
“Kedua, nama yang berkembang saat ini bisa saja berbeda dengan nama yang disampaikan oleh Jokowi-JK kepada KPK.  Saya menilai, nama-nama yang disampaikan kepada KPK adalah calon-calon menteri yang diproyeksikan oleh Jokowi-JK duduk di kabinetnya untuk periode 2014-2019.  Sedangkan nama-nama yang tersiar di media boleh jadi sekadar 'wacana yang dibentuk' agar nama-nama tersebut turut diperhitungkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Leo.
    
Ketiga, menyebarnya nama-nama elit politik dan kaum profesional saat ini ada kaitannya juga dengan usaha untuk menenangkan pasar.  Tetapi sekali lagi, kita belum tahu siapa mereka yang pasti akan membantu Jokowi-JK.  

Namun yang pasti, pasar merespons secara positif nama-nama yang berkembang di media dengan cara pasar menilai kedinamikan politik kita.
    
“Terkait dengan pandangan pasar yang positif, saya menilai, bukan hanya nama-nama calon menteri saja yang menjadikannya demikian, tapi juga pertemuan Jokowi dengan pimpinan MPR, ARB, dan terakhir dengan Prabowo, sangat mempengaruhi pasar,” katanya.  
    
Selama ini, pasar sangat menunggu rekonsiliasi antara dua kelompok yang tengah bersaing ini.  Oleh karena itu, pertemuan Jokowi-Prabowo pada Jumat kemarin menunjukkan kepada pasar dan juga kita sebagai masyarakat umum bahwa 'politik balas dendam' yang dapat menciptakan ketidakstabilan pasar dapat diselesaikan dengan cara damai melalui sikap kenegarawanan kedua elit politik kita.
    
“Harapan kita semua, setelah pertemuan Joko Widodo dan Prabowo di Kertanegara kemarin, akan memberikan sinyal positif terhadap perubahan politik tanah air ke arah yang lebih demokratis, dewasa, dan beradab.  Ini karena yang kita butuhkan sekarang adalah kerjasama yang kuat antarelite, sikap saling bahu membahu antar-mereka untuk membangun bangsa dan negara ke arah  welfare and democratic state." (dms)