Jokowi Diminta Mewaspadai Intervensi Mafia

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas meminta Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berhati-hati dalam menyusun kabinet. Salah satunya berhati-hati dari diintervensi kepentingan mafia.

Menurut Firdaus, jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya, maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia. "Maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi," kata Firdaus, Kamis (23/10).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan penerimaan negara dari sumber daya alam.

Kedua, melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara. Khususnya yang terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai "rent seeking". Ketiga, melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

ICW menengarai ada beberapa kementrian dan lembaga di bawah eksekutif atau Pemerintahan Jokowi-JK yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia.

Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Menurutnya, kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah memperlajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan," katanya.

Dia mengemukakan, kementerian yang rentan disusupi oleh mafia termasuk menteri antara lain Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Maritim, Kemenko Bidang Maritim dan SDA. (boy/jpnn)