Kewenangan DPR Saat Krisis Diatur Khusus
Selasa, 20 Januari 2009 – 09:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah akan mengakomodasi fungsi dan kewenangan DPR dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Pasal tambahan akan dicantumkan untuk mengatur kewenangan parlemen ketika penanganan krisis memerlukan dana dari APBN. "Pada intinya, komunikasi dengan DPR akan kami paparkan secara jelas. Kami membuat mekanisme persetujuan dari DPR menjadi pasal tersendiri, bukan lagi berupa ayat," kata Raden.
Sekretaris Komite Staibilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede mengungkapkan hal itu di Jakarta kemarin (19/1). Ketidakjelasan kewenangan DPR dalam penanganan krisis merupakan satu poin keberatan yang membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) JPSK tidak disahkan parlemen Desember lalu.
Baca Juga:
Dalam Perppu JPSK, kewenangan DPR terdapat dalam pasal 27 ayat 6. Dalam ayat itu disebutkan penggunaan dana APBN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR. Sebelum diubah, menurut Raden, persetujuan DPR sebenarnya juga sudah dicantumkan dalam Perppu JPSK. "Namun sekarang dibuat lebih tegas. Dibuat pasal tersendiri, bukan lagi ayat," ujar Raden.
Baca Juga:
Untuk pasal yang menyebutkan tentang impunitas atau tak bisa dituntut secara hukum terhadap pejabat KSSK, akhirnya dihapus. "Tanpa pasal
JAKARTA - Pemerintah akan mengakomodasi fungsi dan kewenangan DPR dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Pasal
BERITA TERKAIT
- Mantap, Pakaian Dalam Asal Bantul Siap Bersaing di 2 Pasar Internasional Ini
- Pertumbuhan Logistik Nasional Tembus 8%, CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara
- LPKR Bukukan Pendapatan Rp 17 Triliun, Laba Bersih Rp 50 Miliar di 2023
- Optimalisasi Lahan, Kementan Gelar Kick Off Penanaman Padi Gogo di Musi Rawas
- Fitur Sosial Media di E-Commerce Apakah Melanggar Permendag 31?
- Rahasia Agar Hobi Bersepeda Bebas Worry, Pakai Asuransi Milik BRI Insurance