Jokowi Diingatkan tak Gegabah Sikapi Konflik di Senayan
jpnn.com - JAKARTA - Langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeluarkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR dan sekaligus membentuk pimpinan baru, dinilai langkah ceroboh.
Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mosi tidak dengan sendirinya berlaku tanpa pengakuan anggota DPR yang lain. Padahal jika komposisi KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) dihitung , mosi tersebut dengan sendirinya tertolak.
"Dengan hanya mengantongi sekitar 33 persen suara di DPR, pengajuan mosi tidak percaya dengan sendirinya akan kandas. Karena penetapan unsur pimpinan DPR versi KIH tak mendapat dukungan mayoritas," kata Ray di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Ray, pilihan atas unsur pimpinan tanpa dukungan mayoritas, dengan sendirinya tidak berdasar dan legitimasinya rendah. Kekeliruan diperparah permintaan KIH gar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang (Perppu) atas UU MD3 yang ada sekarang ini.
"Permintaan jelas akan menyulitkan posisi presiden. Presiden ditarik-tarik ke dalam konflik internal DPR. Jika presiden salah langkah dalam melihat konflik ini, bisa menjadi awal yang sulit bagi pemerintahan Jokowi-JK di masa mendatang," katanya.
Ray mengatakan, tak ada kepentingan langsung rakyat dalam perebutan kursi pimpinan dan alat kelengkapan di DPR. Karena itu sikap KIH hanya memerpanjang konflik kepentingan di DPR dan memperlihatkan ketidakmatangan berpolitik.
"KIH tak perlu ngotot dengan berbagai cara untuk sekadar mendapatkan satu atau dua kursi ketua komisi. Sebab politik tak mati hanya karena tak dapat posisi ketua-ketua," katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeluarkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR dan sekaligus membentuk pimpinan baru, dinilai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat