NU Sarankan Jokowi Tunjuk Kepala BIN dari Sipil

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Adnan Anwar mengingatkan Presiden Joko Widodo tentang tiga ancaman besar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga ancaman itu adalah separatisme, gerakan radikalisme Islam dari Timur Tengah dan gerakan neiloberal dari barat.

Namun, Anwar mengatakan bahwa gerakan radikalis yang mengatasnamakan Islam bakal menjadi tantangan terberat presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu. “Tantangan terberat yang amat nyata adalah gerakan radikalisme Islam, karena memiliki akar kesejarahan yang kuat di Indonesia dan mendapatkan momentum dari kondisi sosial-politik lokal dan global,” kata Anwar di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurutnya, jangan sampai pemerintah meremehkan kekuatan gerakan radikal Islam yang ada di Indonesia. Sebab, gerakan itu terus merekrut anggota baru dengan dukungan jaringan yang rapi dan pendanaan besar.

Anwar menambahkan, cara mengatasi gerakan radikal Islam tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional seperti pendekatan keamanan. Sebab, pendekatan keamanan terbukti kurang ampuh mengikis fundamentalisme.

“Gerakan radikal Islam bahkan masih terus dapat bermetamorfosis. Berbahaya jika kerukunan hidup berbangsa dan bernegara terus diganggu oleh kelompok-kelompok radikal Islam yang melakukan intimidasi, tindak kekerasan, serta pembatasan hak-hak asasi umat beragama lainnya,” tambahnya.

Menurut Anwar, salah satu kunci untuk mengatasi gerakan radikal Islam adalah perlunya Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang tepat. Sebab, lanjut Anwar, BIN perlu dioptimalkan dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan gerakan radikal Islam.

Karenanya Anwar mengatakan, Presiden Jokowi tak perlu harus menunjuk figur dari militer untuk menjadi Kepala BIN. Sebab, banyak kalangan sipil yang punya kemampuan intelijen mumpuni.

“Presiden Joko Widodo  seyogianya dapat menunjuk figur Kepala BIN  dari kalangan sipil, memiliki kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman panjang dalam melakukan pendeteksian dini, pencegahan, dan penanganan gerakan terorisme dan radikalisme Islam di Indonesia,” pungkasnya.(ara/jpnn)