Politikus PKS Anggap KIH Tak Tahu Aturan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menilai pimpinan DPR tandingan yang digagas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) justru mengajarkan politik anarkistis. Menurutnya, pembentukan pimpinan DPR tandingan dan mosi tidak percaya merupakan langkah irasional dan menyalahi aturan.

"Kita ini bukan parlemen jalanan atau penganut politik anarkiistis yang tidak mau terikat aturan. Jangan sampai legitimasi kita dipertanyakan karena ketidaktaatan kita pada hukum. Mari beri keteladan yang baik. Jangan ajarkan rakyat untuk melanggar Konstitusi dan UU," kata Almuzzammil di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut Muzzammil, anggota DPR RI periode 20014-2019 telah dilantik dan disumpah pada 1 Oktober 2014 untuk menaati Konstitusi, UU, Tata Tertib, dan Kode Etik Anggota DPR RI. Hal itu juga berlaku pada anggota DPR RI dari KIH.

“Sebagai wakil rakyat, kita ikuti aturan dan prosedur yang ada. Supaya kita semua bersama-sama kerja seharusnya teman-teman segera daftarkan nama-nama anggota untuk masuk AKD. Karena pada Pasal 76 UU MD3 menyebutkan setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi,” pintanya.

Sikap yang diambil KIH dengan membuat pimpinan DPR tandingan, tegas Muzzammil, jelas tidak sah dan berlebihan. Sebagai lembaga negara, katanya, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai Undang-undang dan tata tertib yang berlaku

“Sikap seperti itu justru akan merugikan KIH sendiri yang terkesan memaksa untuk meminta-minta jabatan dan tidak rasional. Dalam berpolitik seharusnya kita siap kalah dan siap menang. Kedewasaan kita dalam berdemokrasi diuji," pungkasnya.(fas/jpnn)