Mayoritas Publik Menilai Kabinet Jokowi Hasil Kompromi dengan Mega
jpnn.com - JAKARTA - Mayoritas publik meyakini bahwa pengisian menteri di Kabinet Kerja merupakan hasil kompromi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sokernoputri. Jokowi dianggap belum menjadi komando tertinggi dalam mengambil keputusan sehingga banyak menteri yang diangkat tidak diketahui keahliannya dan tidak sesuai dengan bidangnya.
Kesimpulan ini disampaikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang melakukan survei atas pembentukan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi. [Baca:
LSI: Publik tak Puas dengan Kabinet Jokowi]
"Tak sekedar kompromi dengan partai pendukung, ada juga menteri yang sudah mendapatkan warning KPK tapi masih diakomodasi Jokowi karena dekat dengan lingkaran Megawati," kata Peneliti LSI, Rully Akbar saat memaparkan temuannya di Jakarta, Kamis (30/10).
Rully menjelaskan sebesar 52.86 persen publik menyatakan setuju bahwa dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi terlalu berkompromi dengan partai pendukung sehingga banyak menteri yang berasal dari partai politik tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Hanya 29. 56 persen yang menyatakan Presiden Jokowi sudah tepat memilih menteri dari partai politik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 17, 58 persen.
Dalam pemilihan 34 nama menteri, Jokowi mengklaim mengalokasikan 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari profesional partai. Saat memperkenalkan nama-nama menteri yang dipilihnya, Jokowi mengaku sudah cermat karena telah menggandeng KPK dan PPATK. (awa/jpnn)
JAKARTA - Mayoritas publik meyakini bahwa pengisian menteri di Kabinet Kerja merupakan hasil kompromi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- La Ode Muhammad Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara di Kasus Suap Dana PEN Muna
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Buat Terobosan untuk Peningkatan PAD
- Lestari Moerdijat: Gaya Hidup Sehat Harus jadi Perhatian Bersama
- Bea Cukai Kudus Gerebek 2 Tempat Produksi Rokok Ilegal di Jepara dalam 1 Jam
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN