Izin Kapal Ikan Jumbo Disetop
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung membuat gebrakan dalam waktu beberapa hari menjabat. Wanita pengusaha perikanan dan penerbangan ini meminta jajarannya untuk menyetop sementara pemberian izin kapal penangkap ikan bertonase besar.
"Saya ingin moratorium izin kapal-kapal besar, saya kira itu yang dibutuhkan saat ini," ujar Susi Pudjiastuti saat berdiskusi dengan para pengusaha di Menara Kadin kemarin (30/10).
Langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan modus penyelundupan ikan ke luar negeri yang saat ini sedang marak. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sampai Pemerintah selesai mendata stok ikan yang diperolah semua kapal-kapal besar.
Susi mengakui kebijakan tersebut nantinya pasti menimbulkan polemik dan dinilai akan menghambat aktivitas usaha, namun dia berkeyakinan kebijakan itulah yang dibutuhkan.
Pemilik tato Phoenix di kaki ini mengaku akan membabat habis para penyelundup yang mencuri sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia."Untuk perusahaan yang banyak menyelundupkan ikan, saya pasti babat habis," tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini banyak kapal-kapal asing yang masih menangkap sumber daya ikan di sejumlah kawasan perairan Indonesia seperti di Maluku, Sumatera, dan Samudera Hindia.
Fakta tersebut membuatnya sedih sehingga ia mengajak para pengusaha untuk bisa merebutnya kembali. "Anda ingin toh berdiri di laut sendiri, mengapa harus orang lain yang memanfaatkan (kekayaan sumber daya perairan Indonesia)," katanya. (wir)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung membuat gebrakan dalam waktu beberapa hari menjabat. Wanita pengusaha perikanan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- JDI Pro-Gibran Desak MK Sahkan Keputusan KPU Terkait Pemenang Pilpres 2024
- PEDRO Indonesia Sumbang Rp 200 Juta untuk Anak Yatim Piatu Yayasan Mizan Amanah
- Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, Anak Buah Heru Bilang Tidak Fantastis
- Waka MPR: Kasus Pornografi Anak Harus Segera Ditangani dengan Masif dan Terukur
- PT BMI Ajukan PK ke MA dan Minta Eksekusi Lahan Ditunda
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan