Moratorium CPNS Jangan Pukul Rata
Minggu, 09 November 2014 – 01:51 WIB
jpnn.com - SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun ke depan datang dari banyak kalangan, termasuk kepala daerah dan DPRD.
Sebagian mendukung moratorium CPNS, namun harus dikecualikan untuk tenaga kesehatan dan guru.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) misalnya, masih mengalami kekurangan PNS khususnya tenaga pendidik dan kesehatan.
"Masih banyak desa-desa di daerah pedalaman memerlukan tenaga didik dan kesehatan," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kotim Indra Jaya, kemarin.
"Sebaiknya dievaluasi saja PNS yang sudah ada saat ini,” imbuhnya. (rm-66/ton)
SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Animo Pendaftar Casis Bintara Polri di Polda Papua Tinggi, Begini Penjelasan Kombes Sugandi
- KASN Mengingatkan ASN tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2024
- Asuransi Astra Berikan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Nelayan di Tangerang
- 846 PPPK 2023 Batanghari Terima SK, Muhammad Fadhil Arief Berpesan Begini
- 10 Aki Truk Pengangkut Sampah Milik DLH Kota Palangka Raya Digondol Maling, Polisi Bergerak
- 350 Rumah di Badau Perbatasan RI-Malaysia Terdampak Banjir