Menakar Kemampuan Vietnam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (2)

Perusahaan Tak Mampu Naikkan Gaji, UMK Buruh Hanya Rp 1,5 Juta Per Bulan

Menakar Kemampuan Vietnam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (2)
KORBAN KRISIS : Proyek monorail di Hanoi, Vietnam, yang dibangun pada 2010 mangkrak karena krisis ekonomi Vietnam pada 2011. Foto: Agus Wirawan/Jawa Pos

jpnn.com - Dalam kondisi ekonomi yang baru bangkit dari keterpurukan, Vietnam harus bersiap menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2014. Bagaimana kondisinya saat ini?

Laporan Agus Wirawan, Hanoi

SEPERTI Indonesia, Vietnam mengalami beberapa kali krisis ekonomi karena kondisi eksternal dan internal. Yang terakhir terjadi karena banyak utang luar negeri yang jatuh tempo pada akhir 2011. Naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) terhadap dong Vietnam (VND) mengakibatkan harga-harga melambung tinggi.

’’Awal 2011, datang ke Vietnam punya uang Rp 2 juta, tukar dong masih dapat VND 1,3 juta. Terus, awal 2013, uang itu saya tukar lagi ke rupiah, cuma dapat Rp 650 ribu. Nyusutnya banyak sekali,’’ ujar Soenaryo, procurement manager Thang Long Cement Company (TLCC), anak perusahaan PT Semen Indonesia di Vietnam, saat ditemui di kantornya kemarin (19/11).

Naiknya harga barang membuat inflasi 2011 melonjak hingga 18,5 persen. Hal itu memperburuk kondisi Vietnam yang tahun sebelumnya mengalami inflasi double digit, 11,5 persen. Meski begitu, pemerintah Vietnam masih yakin bisa bertahan karena pengalaman menghadapi inflasi pada 1998 yang mencapai 160 persen dan 2008 sebesar 23 persen. Saat itu, harga-harga barang merangkak naik, terutama yang impor. Sementara itu, pendapatan masyarakat secara umum tidak naik.

’’Upah minimum rata-rata di Vietnam hanya VND 3.000.000 atau sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Setelah krisis ekonomi dan inflasi 18,5 persen, gaji mereka tetap segitu karena perusahaan tidak mampu menaikkan gaji hingga 18 persen,’’ tuturnya.

Berdasar data Kedutaan Besar Indonesia di Vietnam, upah minimum buruh juga ditetapkan per daerah. Berdasar aturan yang berlaku per 31 Desember 2011, upah buruh untuk perusahaan swasta ditetapkan VND 2.350.000 di kota utama seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Untuk kota menengah, upah ditetapkan VND 2.100.000 dan di kota kecil minimal VND 1.650.000 per bulan.

Hal itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Vietnam selama beberapa tahun terakhir. Banyak suami istri yang terpaksa bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di penitipan anak demi mencari uang. ’’Terpaksa dua-duanya bekerja. Kalau nggak, ya nggak cukup buat beli susu anak. Karena itu, tingkat pengangguran rendah,’’ ungkap Soenaryo.

Dalam kondisi ekonomi yang baru bangkit dari keterpurukan, Vietnam harus bersiap menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News