Bamsoet Cium Gelagat Pemerintahan Jokowi Recoki Golkar

JAKARTA - Permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno agar kepolisian tak mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali, 30 November nanti membuat politikus di partai beringin itu meradang. Sebab, permintaan Tedjo ke Polri itu justru menjadi bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hendak mencampuri urusan internal Partai Golkar.

“Pernyataan menkopolhukam yang meminta Polri agar tidak memberikan izin Munas IX Golkar di Bali, 30 November mendatang semakin mengonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga partai Golkar. Itu sudah offside,” ujar politikus Golkar, Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (25/11) malam.

Wakil Bendahara Umum Golkar itu menambahkan, larangan dari menkopolhukam itu jelas menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tanah air. Karenanya, Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo- tak mau partainya direcoki oleh kekuatan luar yang mematahkan praktik demokrasi.

“Kader Partai Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu tidak akan tinggal diam terhadap tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang itu. Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis itu,” pungkas Bambang.

Sebelumnya, Tedjo meminta kepolisian tidak menerbitkan izin untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 yang akan datang. Alasannya, situasi panas di internal Golkar dikhawatirkan berpotensi memicu kericuhan yang membuat Bali tak kondusif.

"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka jajaran Polri diminta tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November- 3 Desember 2014 di Bali," ujar Tedjo melalui keterangan persnya di Jakarta, Selasa, (25/11).(ara/jpnn)