Jokowi Diminta Take Over Seleksi Calon Direksi Pertamina
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan gonjang-ganjing proses seleksi calon Direksi Pertamina perlu menjadi pelajaran bagi Presiden Joko Widodo.
Karyono mengatakan, Jokowi harus lebih memperhatikan proses seleksi calon direksi dan komisaris BUMN. Terutama BUMN yang strategis, mengelola sumber daya alam dan menguasai hajat hidup orang banyak.
"Jokowi harus punya tim khusus atau kompartemen yang tugasnya hanya mengawasi BUMN dari proses seleksi hingga pelaksanaan kinerja jajaran direksi BUMN," tutur Karyono, di Jakarta, Kamis (27/11).
Dengan demikian, pengelolaan BUMN diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan yang dapat meningkatkan kesejateraan rakyat dan kemajuan bangsa.
"Pengelolaan BUMN selama ini perlu dikoreksi dan dievaluasi. BUMN selalu menjadi sapi perahan para elite penguasa dan elite politik tertentu,” ujar Karyono.
Karyono juga menilai, selama ini proyek-proyek BUMN dikuasai oleh sejumlah kartel yang kongkalikong dengan elite kekuasaan. “Jika Presiden Jokowi tidak segera membuat langkah terobosan maka tidak akan ada perubahan signifikan,” papar Karyono.
Dia menduga, langkah Menteri BUMN Rini Soemarno dalam proses seleksi Direksi Pertamina perlu dikoreksi langsung oleh Presiden. Sebab, kata Karyono, sudah banyak publik yang mempersoalkan kebijakan Rini dalam hal seleksi calon direksi Pertamina.
"Sejauh ini yang dipersoalkan publik adalah proses perekrutan calon Direksi Pertamina yang cenderung tidak transparan. Ada kesan kuat Menteri BUMN ingin memaksakan calon dari luar Pertamina,” kata Karyono.
JAKARTA - Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan gonjang-ganjing proses seleksi calon Direksi Pertamina perlu menjadi pelajaran
- Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae, Begini Permintaan Ketua ILUNI UMB Kepada MK
- Menjelang Pilgub, DPRD Wanti-wanti Pemprov DKI Soal Ini
- BSI Maslahat Menebar Kebaikan Ramadan Rp 11,24 Miliar
- Kejagung Terus Menelusuri Aset-Aset Harvey Moeis
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Solusi Masalah Honorer Tercecer dari Pejabat
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kementerian PUPR, Tenaga Teknis Paling Banyak