Yuddy Pamer Moratorium CPNS di Pertemuan Menteri ASEAN

jpnn.com - BUSAN - Program revolusi mental jadi andalan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi saat menjadi pembicara dengan topik "Indonesian Civil Service Reform" di Busan, Korea Selatan, Jumat (12/12 yang diikuti para Menteri Reformasi Birokrasi - Administrasi Pemerintahan se-ASEAN dan Korea Selatan.

Acara ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden RI Joko Widodo bersama KemenPAN-RB dalam acara Pertemuan Tingkat Menteri se ASEAN.

Menteri Yuddy Chrisnandi mengatakan, ada tiga pesan yang diberikan Presiden RI untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu untuk melaksanakan revolusi mental, penghematan keuangan negara, dan moratorium rekrutmen PNS.

Revolusi mental dalam birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan mindset dan culture-set dari birokrasi yang dilayani menjadi melayani, dari duduk bersandar dan bermalas-malasan menjadi birokrasi yang pro aktif, dari priyayi menjadi pelayan.

"Sementara itu, penghematan keuangan negara dilakukan dengan mengurangi pembelanjaan yang tidak diperlukan dan menyerukan gerakan penghematan nasional. Moratorium PNS diperlukan untuk mendapatkan struktur birokrasi yang proporsional dan efisien," kata Yudi di acara tersebut, seperti disampaikan lewat siaran pers yang diterima JPNN, Jumat (12/12).

Menurut Yuddy, permasalahan umum yang dihadapi birokrasi di Indonesia yaitu kurang harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan dan masih adanya tumpang tindih fungsi atau kewenangan antar lembaga pemerintah.

Selain itu, masih perlu membangun kelembagaan pemerintah yang proporsional, peningkatan kualitas SDM aparatur, akuntabilitas dan kinerja, serta kualitas pelayanan publik.

"Dalam setiap pemerintahan di setiap negara, reformasi dan tumbuhnya inovasi tidak akan terselenggara tanpa adanya peran dari birokrasi. Birokrasi memainkan peranan yang penting dalam menumbuhkembangkan inovasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus mampu diatasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembenahan birokrasi," tandas Yuddy. (esy/jpnn)