Komnas HAM Ingatkan Majelis Hakim Kasus JIS Tetap Independen
jpnn.com - JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan kasus pelecehan seksual di JIS pada Senin, 22 Desember 2014.
Komnas HAM mengharapkan majelis hakim tetap independen dan mampU mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.
Anggota Komnas HAM, Nurcholis mengatakan vonis yang akan dipersiapkan harus berdasarkan fakta di persidangan. "Kita harapkan majelis hakim kasus JIS tetap independen sesuai proses persidangan," kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (19/12).
Komnas HAM sendiri sudah melakukan investigasi terhadap kasus JIS. Dalam kasus JIS ada tiga tahapan yang menjadi perhatian Komnas HAM, yakni kebenaran peristiwa pelecehan seksual terhadap MAK (murid sekolah TK JIS), proses penyelidikan di kepolisian karena ada dugaan salah satu tersangka mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia.
Terakhir, proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komnas HAM juga sudah melakukan pemantuan proses persidangan kasus JIS.
"Kami sedang menyusun laporan dan sudah dalam tahap akhir. Perdebatan di antara kami cukup alot," jelasnya.
Nurcholis mengakui salah satu perdebatan tersebut adalah tidak adanya bukti yang kuat saat proses persidangan. Hal itu terungkap oleh saksi ahli yang diundang dalam persidangan seperti ahli forensik dan psikologi anak.
"Untuk itu, sangat diperlukan independensi majelis hakim supaya vonis sesuai fakta walaupun tuntutan JPU begitu," paparnya.
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan kasus pelecehan seksual di JIS pada Senin, 22 Desember
- Hadiri Halalbihalal Pegawai Pemprov Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Hal ini
- Herlambang: Ini Bagian dari Tekanan Terhadap Kebebasan Pers
- Menaker Ida Fauziyah Apresiasi PKB Manajemen & Serikat Pekerja Freeport, Simak Pesannya
- Lewat Carbon Trading, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target Kontribusi Nasional
- Simak, Ini Kiat-Kiat Jitu agar Mudah Lolos Seleksi Kerja di BUMN
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan