Gaikindo Dukung Penghapusan BBM RON 88

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengaku sudah sejak lama mendukung wacana pemakaian BBM Ron 91 ke atas di Indonesia.

Sebab di luar negeri sudah jarang negara yang memakai BBM Ron 88, atau kandungan oktan rendah.

"Apalagi semua mobil keluaran tahun 2006 keatas itu sudah standar emisi Euro 2 yang artinya wajib memakai BBM Ron 91 keatas, itu sudah kita sosialisasikan ke pengguna," ujarnya.

Menurut dia, meski aturan ini sudah dijelaskan dalam buku pemakaian kendaraan, tapi masih saja banyak pemilik kendaraan yang bandel dan menggunakan bahan bakar premium RON 88.

Dengan demikian, Jongkie menilai industri otomotif tidak bakal keberatan jika memang BBM RON88 benar-benar dihapuskan.
      
"Jadi tidak ada lagi celah untuk memakai BBM RON 88, karena memang bagi pemilik mobil diatas tahun 2006 itu tindakan salah," tegasnya.
      
Bagi pemilik mobil dibawah tahun 2006 kebijakan itu justru bisa membuat performa mesin menjadi lebih bagus. Demikian juga untuk mobil-mobil keluaran tahun 2006 ke atas. Dengan menggunakan BBM Ron 91 keatas pembakaran bisa lebih sempurna.

"Yang pasti dengan menggunakan BBM Ron 91 keatas mesin lebih kencang, tidak mudah rusak karena sisa pembakaran bahan bakar lebih minim dan ramah lingkungan," tandasnya.
      
Dia mengaku penghapusan BBM Ron 88 akan membuat masyarakat terkaget-kaget karena biasanya hanya membayar Rp 8.500 perliter menjadi Rp 10-11 ribu per liter. Namun dia berharap Pemerintah bisa memilah-milah jenis kendaraan apa yang tetap mendapat subsidi dari Pemerintah.
      
"Itu perlu difikirkan oleh Pemerintah apakah itu untuk kendaraan umum, sepeda motor atau kendaraan jenis-jenis tertentu," sambungnya.
      
Mengenai perubahan nozzle pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), menurut Jongkie, tidak lagi diperlukan sebab dengan dihilangkannya BBM Ron 88 otomatis tidak ada lagi pilihan bagi pemilik kendaraan untuk tidak membeli BBM Ron 91 ke atas.

Sedangkan bagi yang mendapat subsidi perlu difikrkan lagi cara penyalurannya." Kebijakan seperti ini pasti ada dampaknya ke penjualan, tapi kita siap hadapi," jelasnya. (dim/aph/bay/wir)