Panselnas Analisa Kebutuhan CPNS

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah memastikan penerapan penghentian sementara (moratorium) CPNS baru mulai Januari ini.

Meski distop, pemerintah tetap membuka lowongan untuk formasi tertentu dan benar-benar kekurangan pegawai. Hingga kini panitia seleksi nasional (panselnas) masih menganalisa kebutuhan riil pegawai baru.
 
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, belum ada informasi pembukaan lowongan CPNS baru hingga saat ini.

Begitu pula usulan atau permohonan kuota CPNS baru dari intansi pusat maupun daerah, belum dibuka.
 
Dia mengatakan, Kedeputian Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur saat ini sedang dianalisis kebutuhan riil PNS baru di semua instansi. Analisa itu menyangkut hasil analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan yang dibuat masing-masing instansi.

"Setelah analisis itu rampung, baru ketahuan apakah ada kebutuhan CPNS baru atau tidak," jelas Herman di Jakarta kemarin.
 
Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, seluruh instansi pusat maupun daerah sejatinya sudah menyampaikan laporan hasil ABK dan anjab. Dua dokumen itu wajib dilaporkan ke panselnas saat permohonan kuota CPNS baru 2014 lalu.
 
"Namun untuk pemetaan kebutuhan CPNS baru 2015 ini, data itu perlu dievaluasi lagi," jelas Setiawan. Menurut dia, evaluasi itu penting agar alokasi CPNS baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, tidak melanggar kebijakan moratorium CPNS baru yang digulirkan pemerintah. Alasan pemberlakuan moratorium ini adalah memberi waktu kepada pemerintah untuk menata postur PNS yang diklaim sebagian pihak gemuk tapi tak efektif kinerjanya.
 
Setiawan juga belum bisa memastikan besaran kuota CPNS baru yang dibuka tahun ini. Pemerintah hanya menjelaskan bahwa beberapa formasi CPNS baru bebas dari kebijakan moratorium. Di antaranya adalah formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian serta perikanan.
 
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo berharap pemerintah lebih bijak dalam menjaring CPNS baru. Dia menuturkan, Indonesia saat ini masih banyak kekurangan guru PNS di SD.

Kalaupun ada daerah yang jumlah guru PNS di SD-nya besar, posisinya terpusat di daerah-daerah perkotaan saja. Sementara di pinggiran atau pedalaman jumlahnya masih terbatas. (wan/sof)