Soal Kisruh 'KPK vs Polri', Putra SBY Minta Semua Pihak Menahan Diri
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan, kisruh yang terjadi antara jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri tidak menguntungkan iklim penegakan hukum. Khususnya, terkait pemberantasan korupsi.
"Dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatasnamakan institusi masing-masing," kata Ibas di Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Ibas, meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui bahwa ketegangan dan benturan antara KPK dan Polri tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Setelah itu, Bareskrim Polri menjadikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai tersangka.
Sekretaris Jenderal PD itu menambahkan situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK.
"Sementara itu, Partai Demokrat menyimak bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada," ucap Ibas yang juga putra Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam situasi seperti ini, Partai Demokrat mengimbau semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang melebihi kepatutan yang justru akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban publik.
"Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan, sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan," tandas Ibas. (gil/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan, kisruh yang terjadi antara jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lewat Carbon Trading, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target Kontribusi Nasional
- Simak, Ini Kiat-Kiat Jitu agar Mudah Lolos Seleksi Kerja di BUMN
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan
- Rektor UNU Gorontalo Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap 11 Orang
- Kwarnas dan Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12/2024
- Mendagri Tito Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau