Anak Buah SBY Anggap Aktivis Antikorupsi Panaskan Situasi

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Demokrat mengeluarkan sikap dan pandangan resmi untuk merespon konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Presiden Joko Widodo belum sungguh-sungguh menyelesaikan konflik di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Sikap DPP PD itu disampaikan ketua hariannya, Syarief Hasan dan  jajaran pimpinan FPD DPR, Senin (26/1). "Partai Demokrat menyimak bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh-sungguh menyelesaikan masalah yang ada," kata Syarief.

Lebih lanjut Syarief menuturkan, partainya terus mengikuti perkembangan terkini. Mantan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) itu menilai kemelut yang kini terjadi antara jajaran Polri dan KPK tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

“Karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatas-namakan institusi masing-masing,” ujar Syarief yang didampingi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Syarief menegaskan, sulit menampik anggapan publik bahwa konflik KPK kontra kepolisian karena adanya keterkaitan antara penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi dengan langkah Bareskrim Polri menjerat Bambang Widjojanto sebagai tersangka rekayasa saksi pada persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Hanya saja, kata Syarief, situasi jadi makin panas ketika para aktivis pemberantasan korupsi melakukan aksi dukungan ke KPK. “Situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK pada khususnya dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya,” urai Syarief.

Karenanya, PD menghimbau dan mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya, sehingga justru akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik yang amat penting kita jaga dan tegakkan. “Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan, sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan,” sambungnya.

Meski demikian PD mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberi kesempatan dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan masalah itu secara tepat dan bijak. “Sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan dan semangat pemberantasan korupsi, serta sungguh mendengar aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia,” ucapnya.(fat/jpnn)