Jangan karena Jokowi Kalah di Sumbar dan Jabar, Anggarannya Dipangkas

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi setuju jika Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memotong anggaran pemerintah daerah (Pemda) untuk efisiensi. 

Namun menurutnya, masyarakat tetap harus mewaspadai jangan sampai pemotongan anggaran digunakan sebagai instrumen politik apalagi untuk melakukan balas dendam.

“Kalau memang untuk efisiensi, kita dukung. Tapi kalau pemotongan anggaran dijadikan instrumen politik, maka ini harus diwaspadai. Apalagi jika ini digunakan untuk arena balas dendam pilpres yang lalu,” kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/1).

Dia contohkan, tidak boleh pemotongan anggaran hanya dilakukan kepada daerah-daerah yang tidak dipimpin oleh kader PDI Perjuangan atau dimana pada saat pileg atau pilpres lalu, PDI Perjuangan mengalami kekalahan total di sana.

“Contoh terkini pemotongan anggaran untuk Sumatera Barat dan Jawa Barat. Jangan sampai hanya karena Jokowi dan PDIP babak belur di sana, lantas kedua daerah itu dipotong anggarannya secara drastis. Kalau ini alasannya, maka ini harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan. Kita harus bandingkan secara proporsional dengan daerah lainnya,” tegas Uchok.

Jika memang anggaran daerah dipotong oleh pusat, Uchok menilai semuanya harus rata, tidak boleh pemerintah daerah yang Jokowi menang atau PDI Perjuangan menang anggarannya hanya dipotong sedikit. 

"Kalau ini yang terjadi maka bisa menimbulkan kecemburuan dan perpecahan. Indonesia bisa bubar kalau caranya seperti ini,” pungkasnya. (fas/jpnn)