Senayan Dukung Unas Bukan Penentu Kelulusan

Senayan Dukung Unas Bukan Penentu Kelulusan
Mendikbud Anies Baswedan. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Para politisi di Senayan memberikan dukungan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghapus fungsi ujian nasional (unas) sebagai penentu kelulusan.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR hingga kemarin dini hari (28/1), parlemen menuturkan usulan supaya unas bukan penentu kelulusan siswa sudah menggema lama tapi tak digubris.
 
Rapat perdana Anies dengan Komisi X DPR itu dimulai Selasa (27/1) pukul 14.00 WIB. Rapat ini memakan waktu lama, dan baru ditutup Rabu dini hari (28/1) pukul 00.00 WIB.

Dalam beberapa kesempatan, Anies terlihat berkali-kali mengusir jenuh dan kantuk. Seperti memainkan pena di sela-sela jarinya, hingga mencoba menaruhnya di sela daun telinga.
 
Respon positif penghapusan fungsi unas sebagai penentu kelulusan diantaranya dituturkan oleh Popong Otje Djundjunan. Politisi yang akrab disapa Ceu Popong itu mengatakan, keputusan yang diambil Anies itu sangat tepat.

"Sebagai anak seoarang guru, saya bahagia penentuan kelulusan siswa dikembalikan kepada guru dan satuan pendidikan (sekolah, red)," ujar politisi dari Partai Golkar itu.
 
Perempuan yang sudah menjadi anggota DPR sejak 1987 itu mengatakan, usulan pencabutan fungsi unas sebagai penentu kelulusan sudah disuarakan DPR sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi usulan itu tidak pernah digubris pemerintah. Unas tetapi menjadi ujian yang "menakutkan" bagi siswa, karena menentukan kelulusan.
 
Saran pelaksanaan unas dengan format baru disampaikan Zulfadli, anggota Komisi X DPR lainnya. Dia menjelaskan Kemendikbud tetap harus membuat rambu-rambu pelaksanaan ujian sekolah sebagai dasar penentu kelulusan. Dia menegaskan, Kemendikbud tidak bisa melepaskan pelaksanaan unas begitu saja.
 
Selain itu, pria yang akrab disapa Zul itu meminta Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) Unas 2015. Dia mengatakan umumnya SOP diterbikan Desember, atau sekitar empat bulan sebelum unas berlangsung.
 
Tetapi untuk SOP Unas 2015, sampai saat ini belum diterbitkan. Padahal Unas 2015 jenjang SMA sederajat dijadwalkan digelar 13-15 April dan jenjang SMP sederajat pada 4-6 Mei.

"Jika tidak segera dikeluarkan, kami khawatir nanti guru di sekolah kelabakan," pintanya.
 
Anies merespon tuntuan penerbitan SOP Unas 2015 itu. Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan BSNP. Sebab dalam aturannya, lembaga yang berhak mengeluarkan SOP Unas 2015 adalah BSNP. (wan)

 


JAKARTA - Para politisi di Senayan memberikan dukungan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghapus


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News