Minta Diangkat jadi CPNS, Bidan PTT Ancam Mogok Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Puluhan perwakilan Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Indonesia mendatangi gedung Kementerian PAN-RB di Jakarta.
Mereka menyerahkan surat rekomendasi sejumlah kepala daerah agar Bidan PTT diagkat menjadi menjadi CPNS melalui formasi khusus tanpa syarat. Bila permintaan ini tidak segera direspon mereka mengancam mogok nasional.
"Kami dari Forum Bidan PTT se-Indonesia meminta kepada Menteri PAN-RB untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pengangkatan langsung bidan PTT menjadi PNS tanpa syarat." Kata Ketua Forum Bidan PTT Se-Indonesia, Lilik Dian Ekasari kepada wartawan di Kementerian PAN RB, Senin (2/2).
Lilik menyatakan bahwa Peraturan Menteri untuk mengangkat bidan PTT menjadi PNS tanpa syarat tersebut menjadi penting bagi para bidan agar bidan desa segera mendapatkan jawaban kepastian kerja sebagai pegawai negara.
Ketua Koordinator Forum Bidan PTT Sulawesi Selatan, Virawati mengatakan saat ini lebih dari empat puluh ribu bidan PTT Pusat yang bertugas di desa-desa, tengah menanti pengangkatan menjadi CPNS.
Ketua Koordinator Forum Bidan PTT Aceh, Siti Zuhra menegaskan, jika hingga bulan Maret 2015, Kementerian PAN-RB tidak juga mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut, maka para bidan se-Indonesia akan melakukan mogok nasional.
"Jika menteri tidak merespon hingga bulan Maret ini, maka kami Bidan PTT Se-Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional dan tidak memberikan laporan bulanan dari mulai pelayanan bayi lahir, imunisasi, lansia, jiwa, kespro, KDRT, dan lainnya." Tegas Siti Zuhra yang sudah menjadi bidan PTT selama 10 tahun lebih ini.
Puluhan bidan yang tegabung dalam Forum Bidan PTT se-Indonesia yang datang ke KemenPAN-RB ini perwakilan dari Aceh, Riau, Kepri, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. (fat/jpnn
JAKARTA - Puluhan perwakilan Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Indonesia mendatangi gedung Kementerian PAN-RB di Jakarta. Mereka menyerahkan
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Tingkatkan Pengawasan Terhadap WNA
- Usut Kasus Pencucian Uang SYL, KPK Cegah Pengusaha ke Luar Negeri, Siapa?
- TBIG Pasok Kebutuhan Pokok Warga Terdampak Banjir di Demak
- Mahasiswa Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Menhub di Kasus Korupsi Kereta Api
- BKN Sebut 25 Instansi Sudah Menyatakan Siap Pindah ke IKN, Ini Daftarnya
- Ssst, KPK Sedang Usut Kasut Kasus Korupsi di PLN, Siapa Tersangkanya?