Ini Alasan Kemdagri Tolak Permintaan DPRD DKI

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, mengatakan kedatangan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ke Kemdagri, Selasa (3/3) kemarin di luar jadwal resmi terkait rencana Kemdagri memediasi kisruh penetapan RAPBD 2015 antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, para anggota dewan tersebut datang menyampaikan sejumlah uneg-uneg. Karena itu Kemdagri tetap meresponnya dengan baik.

"Namun manakala ada keinginan dan keberatan, apapun bentuknya, silahkan sampaikan pada pembahasan mediasi terhadap evaluasi RAPBD pada 5 Maret antara DPRD dan kepala daerah," katanya, Rabu (4/5).

Sayangnya birokrat yang akrab disapa Donny ini, tidak memaparkan apa saja uneg-uneg sekitar 16 anggota DPRD DKI yang datang, termasuk di antaranya Ketua Tim Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Muhammad Ongen Sangaji.

Meski begitu, Donny mengakui para anggota DPRD tersebut juga datang untuk meminta sejumlah dokumen. Sebelumnya, Ongen mengatakan kedatangan mereka untuk meminta sejumlah dokumen terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015, yang disebut-sebut beberapa poin di dalamnya terindikasi palsu.

Atas permintaan tersebut, Kemdagri kata Donny, menyarankan permintaan sebaiknya dilakukan secara resmi.

"Kemarin kan informal. Kita minta silahkan sampaikan melalui mekanisme dan prosedur resmi. Baru akan kami tanggapi secara resmi. Kepastian penyelanggaraan publik harus tetap terjamin dan tidak boleh tersandera dinamika politik," katanya.

Saat ditanya apakah Kemdagri akan menetapkan APBD 2014 menjadi APBD 2015, sebagai solusi berlarutnya pembahasan APBD DKI 2015, Donny mengatakan belum sampai ke sana.