Menlu Australia Mesti Paham, di Indonesia Banyak Orang Cerdas
jpnn.com - JAKARTA – Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai janggal tawaran Menteri Luar Negeri Australia, Julia Bishop, untuk menukar tiga WNI yang menjadi tahanan di sana dengan terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Selanjutnya, Australia minta duo Bali Nine itu dipindahkan ke negara asalnya itu.
“Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila menerima tawaran tersebut,” katanya dalam siaran pers yang diterima JPNN, Kamis (5/3).
Hikmahanto mendasari pandangannya dengan tiga alasan. Pertama, pertukaran tahanan atau tawanan (exchange of prisoners) hanya dikenal ketika dua negara berperang dan masing-masing menawan tentara yang tertangkap.
“Indonesia dengan Australia jelas tidak dalam situasi perang. Tahanan yang ada pun bukan ditangkap karena situasi perang, melainkan karena melakukan kejahatan baik di Indonesia maupun Australia,” katanya.
Alasan kedua, Indonesia dan Australia menurut Hikmahanto, sampai saat ini belum memiliki perjanjian pemindahan terpidana.
Ketiga, Indonesia juga belum ada undang-undang yang mengatur tentang pemindahan terpidana. Padahal undang-undang ini perlu ada sebelum adanya perjanjian pemindahan terpidana.
“Kalaupun ada perjanjian pemindahan terpidana, maka ini tidak berlaku bagi terpidana mati. Oleh karenanya tawaran yang disampaikan Menlu Bishop harus ditolak oleh pemerintah Indonesia,” katanya.
Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia tentunya menghormati kedaulatan Australia melakukan penghukuman terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana.
JAKARTA – Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai janggal tawaran Menteri Luar Negeri Australia, Julia
- Bertemu Ketua KWI, DPP Patria Bahas Sejumlah Agenda Strategis Termasuk Kedatangan Paus Fransiskus
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Tiga Organisasi Sukarelawan Tawarkan Blueprint untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri
- Tutup Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Sekjen KLHK: Nilai IKLH Tahun 2023 Meningkat