Lengserkan Jokowi demi Menaikkan JK dan Puan Maharani? Tambah Kacau Negeri Ini

jpnn.com - JAKARTA - Seiring gonjang-ganjing politik, makin santer terdengar bahwa ada upaya menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari posisinya saat ini. Isu yang beredar, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan diusung untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden. Selanjutnya, posisi wakil presiden yang ditinggalkan JK akan ditempati Puan Maharani.

Namun, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit mengharapkan isu itu tak terwujud. Menurutnya, jika sampai JK naik menggantikan Jokowi dan Puan menjadi wapres, maka kondisi Indonesia tidak akan lebih baik.

"Jika JK presiden dan Puan wapres, akan tambah kacau lagi situasinya. JK jelas tidak punya pendukung yang bisa dibuktikan menyusul kekalahan Partai Golkar kubu Agung Laksono di pengadilan. Sementara Puan, meski didukung PDIP, tapi rakyat tidak mendukungnya karena memang tidak becus. Lagipula PDIP tak akan mau menyerahkan posisi presiden kepada pihak lain yang bukan kadernya," kata Arbi saat dihubungi wartawan, Minggu (5/4).

Arbi menambahkan, justru saat ini PDIP menjadi faktor penting tentang nasib bangsa ke depan. Sebab, membiarkan Jokowi tetap berkuasa berarti kondisi Indonesia tak akan lebih baik. Tapi jika Jokowi diturunkan dan JK naik, lanjut Arbi maka kondisinya akan lebih buruk.

"PDIP yang akan menentukan nasib negara ini. Kalau dipertahankan, seperti ini, sekedar bisa makan memang bisa, tapi tidak akan bisa maju. Tapi  menggantinya dengan siapa? Tidak ada yang bisa menggantinya dari pihak PDIP,” ulasnya.

Arbi justru mengibaratkan nasib bangsa ini akan seperti pegawai negeri sipil (PNS). Artinya, meski gaji tidak mencukupi namun tidak berani alih profesi. “Rakyat sama seperti halnya PNS harus bisa mengakali kehidupan dengan berbagai cara," tegasnya.

Karenanya, Arbi justru menyarankan kondisi Indonesia yang memburuk di bawah Jokowi diterima saja sebagai siklus kehidupan. “Selama sepuluh tahun kepemimpinan SBY, kita sudah mengalami kehidupan yang enak. Sekarang di era Jokowi rodanya lagi di bawah, jadi diterima saja sebagai bagian dari kehidupan," sarannya.(fas/jpnn)