Ternyata Baru 32 Daerah Teken Anggaran Pengawasan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperlihatkan baru 36 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), khusus terkait anggaran bagi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Padahal, ada 269 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak 9 Desember mendatang.

Dari 36 daerah itu, ternyata juga baru 32 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dapat menggunakan anggarannya.

“Yang menandatangani NPHD itu 36 daerah (khusus untuk panwas,red). Dari jumlah itu 32 daerah yang sudah cair. Sisanya belum. Artinya bahwa 233 daerah belum tandatangani NPHD. Penyebabnya, anggaran yang diusulkan Panwas belum disepakati Pemda,” ujar anggota Bawaslu Nasrullah dalam diskusi yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Nasrullah, kondisi ini akan mengganggu pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada. Padahal Panwas sudah harus melakukan pengawasan termasuk melakukan sejumlah persiapan.

Karena itu jika terus berlanjut, Bawaslu merekomendasikan pelaksanaan pilkada di daerah-daerah yang belum tandatangan NPHD terkait anggaran pengawasan, sebaiknya ditunda.

“Jadi untuk pengawasan itu kan juga menyangkut dukungan fasilitas, termasuk sumberdaya ataupun sarana dan prasarana. Pemda saya kira minim kesadarannya untuk memfasilitasi (Panwas,red). Kami merekomendasi jika anggaran belum siap, maka ditunda,” ujar Nasrullah.

Nasrullah mengemukakan pandangannya, karena menduga mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) masih sebatas retorika dengan menyatakan siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada. Karena fakta realnya di lapangan, masih banyak yang belum siap.

“Perlu komunikasi antara Kemendagri dengan penyelenggara, sehingga terbangun parameter untuk memberi deadline (batas waktu pencairan anggaran pilkada dari Pemda ke KPU dan Bawaslu, red),” ujar Nasrullah.(gir/jpnn)