Sembako Naik, DPR Sebut Kemendag Kecolongan

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dinilai telah kecolongan dalam mengawasi masuknya barang kebutuhan pokok ilegal, hingga menyebabkan terganggunya stabilitas harga pasar domestik. 

Ini terbukti dengan naiknya harga bawang merah, kedelai dan beras ketan. "Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah kecolongan dalam menjaga stabilitas pasar domestik yang berujung pada fluktuasi harga komoditas Bawang Merah, Kedelai, dan Beras Ketan di pasaran," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan di Jakarta, Senin (25/5).

Politikus Gerindra ini mengatakan, banyak komoditas impor ilegal' yang merembes masuk ke pasar-pasar tradisional terus mendistorsi harga. Masalah ini tidak terlepas dari merasuknya sistem liberalisasi perekonomian di Indonesia, yang berpengaruh terhadap sektor pertanian.

Heri memaparkan, memasuki bulan Mei 2015 harga bawang merah, kedelai, dan beras ketan, mulai berfluktuasi dan tidak stabil. Harga bawang merah yang tadinya berada di posisi Rp 29.000, di Brebes sudah menembus angka Rp 38.000-40.000/kg. Harga kedelai yang pada bulan Maret masih di angka Rp 8.200/kg, pada bulan Mei sudah menembus Rp 10.900/kg.

Menyusul harga beras ketan yang tadinya masih Rp 10.000/kg, kini sudah menembus harga Rp 14.000/kg.
Harga-harga tersebut sedang dalam ketidakstabilan yang tinggi. Hal ini terjadi karena pasar sudah terdistorsi oleh masuknya komoditas impor yang merembes ke pasar-pasar tradisional.

"Celakanya, komoditas impor tersebut masuk secara 'ilegal' sehingga menjadi “ruang gelap” permainan harga," tegasnya.

Di sisi lain, Perum Bulog yang juga ditugaskan untuk menjaga stabilitas harga kedelai dan bawang merah, tidak efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini tentu sungguh mengecewakan, mengingat BUMN tersebut telah disuntik dengan PMN Rp 3 triliun dalam rangka menopang tugasnya sebagai stabilisator harga.

"Untuk menjaga stok beras saja terlihat kelimpungan, apalagi komoditas lain, diperkirakan daya serap beras oleh bulog secara nasional berkisar di bawah 10%. Pemerintah terlihat tidak siap dalam merespon “perang harga” yang sedang dilakukan oleh negara-negara importir, terutama Tiongkok," tandasnya. (fat/jpnn)