Dorong Pemerintah Kuatkan Faktor Domestik demi Target APBN Tahun Depan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, M Misbakhun menilai optimisme pemerintah tentang target pertumbunan ekonomi tahun depan yang dipatok pada angka 5,8-6,2 persen cukup beralasan. Alasannya, meski perekonomian global masih belum menentu namun ada faktor domestik yang bisa digenjot untuk mendongkrak pertumbuhan.

“Faktor domestik yang kuat ini adalah pilihan yang harus diambil mengingat melemahnya kondisi ekonomi global masih berlangsung,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (28/5), menanggapi tanggapan pemerintah atas pandangan DPR terhadap pokok-pokok RAPBN 2016.

Misbakhun menambahkan, merujuk pada penjelasan pemerintah tentang akan adanya peningkatan belanja modal dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, maka hal itu bakal menjadi penguat kinerja investasi domestik. “Ini bisa menjadi penopang kinerja pertumbuhan melalui peningkatan secara signifikan program pembangunan infrastruktur di energi, transportasi, pelabuhan,” ucapnya.

Namun demikian Misbakhun juga mengatakan, pemerintah tak cukup hanya bermodal optimisme. Sebab, pemerintah tetap harus bekerja keras agar inflasi pada level rendah dan stabil.

Selain itu, pemerintah juga harus menyelaraskan berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan sektor riil. “Inflasi rendah ini harus menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan target asumsi makro, karena ini sangat vital untuk menjaga tingkat pertumbuhan konsumi rumah tangga dan mengentaskan kemiskinan. Secara jangka panjang akan mendorong perekonomian nasional lebih bisa bersaing secara global,” ulasnya.

Hanya saja Misbakhun juga mengharapkan dukungan pihak-pihak di luar pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pasalnya, sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung sumber pembiayaan pembangunan di RAPBN 2016.

“Untuk itu upaya perluasan basis pembayar pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak harus makin ditingkatkan. Perhatian pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut harus mendapatkan dukungan penuh semua pihak,” pungkasnya.(ara/jpnn)